Menteri Sosial: Gerakan Desa untuk Pemerataan Kesejahteraan Sosial

Dalam UU tersebut tertulis bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

"Tujuan UU ini sesuai dengan poin ketiga Nawacita yang dicanangkan sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam kabinet kerja periode 2014-2019," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dari Kementerian Sosial dengan agenda 'Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan 2015', Selasa (15/4/2015) lalu.

Menurut Khofifah, berdasarkan RPJMN 2015-2019 pemerintah menargetkan Gerakan Desa, yaitu pengentasan minimal 5.000 desa tertinggal dan membangun 2.000 desa mandiri berdasarkan leading sector masing-masing. Leading sector yang dimaksud adalah desa mandiri energi, desa mandiri benih dan desa mandiri pangan.

"Kementerian Sosial berkomitmen untuk bersama-sama bekerjasama dalam pemberdayaan desa dengan kementerian lainnya seperti, Kementerian PU, Kementerian KKP, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi," kata Khofifah.

Untuk terwujudnya gerakan tersebut, Khofifah menjelaskan, Tim Koordinasi Lintas Sektor telah dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan dan menyelaraskan program-program kementerian dan lembaga berbasis desa agar tidak tumpang tindih. Selain itu, pihaknya telah menyiapkan 100 desa mandiri sebagai pilot project. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial bekerjasama dengan sejumlah universitas-universitas di Indonesia, salah satunya adalah UGM (Universitas Gajah Mada).

"Kenapa bekerjasama dengan universitas, karena mereka memiliki akses dan program yang langsung menuju warga-warga di sekitarnya. Jadi, saat mahasiswanya KKN, mereka akan melakukan pelatihan, penyuluhan yang dibutuhkan desa," ujarnya.

Dengan Gerakan Desa, Khofifah mengharapkan semua pihak terkait baik dari unsur pemerintahan maupun non-pemerintahan dapat bersatu membangun desa untuk mewujudkan pembangunan manusia dan kebudayaan menuju bangsa yang berdaulat dalam politik, ekonomi, dan kebudayaan.