Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua WNI Dieksekusi Mati, DPR Panggil Pemerintah

Kompas.com - 17/04/2015, 17:00 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf memastikan, pihaknya akan memanggil perwakilan pemerintah untuk mengklarifikasi soal eksekusi mati dua warga negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi. Pemerintah diminta hadir dalam rapat bersama Komisi IX pada pekan depan.

"Tadinya, kita mau panggil hari ini, tetapi tidak bisa. Mungkin Senin atau Selasa (pekan) depan," kata Dede, saat dihubungi, Jumat (17/4/2015).

Dede menuturkan, surat pemanggilan telah disampaikan oleh Sekretariat Komisi IX pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan BNP2TKI.

Dalam rapat tersebut, akan didalami langkah yang telah dan akan dilakukan Pemerintah Indonesia setelah dua WNI dieksekusi mati di Arab Saudi. Masalah ini tak akan mendapat respons yang memuaskan selama Presiden Jokowi tidak langsung berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi.

Terlebih lagi, protes hanya disampaikan melalui surat atau ucapan yang dilontarkan seorang menteri. (Baca: Dua WNI Dieksekusi Mati, Jokowi Diminta Tak Lepas Tangan)

"Saya berbicara dengan para mantan menteri dan kawan-kawan Komisi IX bahwa berkomunikasi tidak cukup dengan menteri karena kalau menteri mungkin tidak dianggap," kata Dede.

Pada Kamis (16/4/2015), Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI Indonesia bernama Karni bt Medi Tarsim. Eksekusi terhadap wanita asal Brebes tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan resmi kepada Pemerintah Indonesia dan keluarganya.

Eksekusi Karni ini dilakukan sehari setelah Arab Saudi mengeksekusi mati TKI Siti Zaenab. Pemerintah Indonesia juga mengaku tidak menerima informasi sebelum eksekusi dilakukan.

Jokowi mengaku kaget atas eksekusi mati tersebut. Menurut Presiden, selama ini upaya untuk membuat TKI lolos dari hukuman pancung di Arab Saudi sudah dilakukan. (Baca: Jokowi Kaget Tiba-tiba Dua WNI Dieksekusi Mati)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com