KPK Berharap Kapolri Baru Dapat Hindari Gesekan Kelembagaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi, Indriyanto Seno Adji, berharap bahwa dengan dilantiknya Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kepala Polri, koordinasi dan supervisi antarlembaga penegak hukum dapat terjalin baik. Badrodin juga diharapkan dapat menghindari gesekan antarlembaga dalam membangun sinergi pemberantasan korupsi.

"Ada baiknya Polri menghindari gesekan kelembagaan dan justru meningkatkan sinergi kelembagaan melaksanakan pemberantasan korupsi," ujar Indriyanto melalui pesan singkat, Jumat (17/4/2015).

Menurut Indriyanto, adanya Kapolri baru merupakan momentum untuk memperbaiki instansi tersebut. Ia berharap, Polri dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

"Sebaiknya Polri membangun kepercayaan kembali untuk memperoleh public trust, khususnya masalah yang terjadi secara internal," kata Indriyanto.

Badrodin akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini pukul 09.00 WIB. Ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon kapolri, menggantikan calon kapolri sebelumnya, yakni Komjen Budi Gunawan. Pencalonan Budi Gunawan dibatalkan Presiden setelah polemik penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK meski status tersangka itu dibatalkan dalam sidang praperadilan. Putusan praperadilan menyatakan penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pencalonan Badrodin berjalan tanpa perdebatan. Sepuluh fraksi di DPR menyetujui Badrodin untuk memimpin Korps Bhayangkara.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Badrodin menyampaikan visi misi dan program yang akan dilakukannya saat memimpin Polri. Ia juga merespons berbagai isu, di antaranya soal terorisme dan gerakan kelompok radikal. Selain itu, Badrodin menjamin bahwa Polri akan tetap netral dan tidak akan masuk dalam ranah politik.

Badrodin menyatakan, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat 1, semua anggota Polri diwajibkan bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Ia ingin netralitas itu diimplementasikan nyata oleh semua anggota Polri dengan cara tidak memihak.

"Oleh karena itu, jabarannya tidak boleh memihak, tidak boleh anggota Polri terlibat dalam politik praktis, kampanye, pertemuan partai politik," kata Badrodin.