Kongres IV, Momentum PDI-P Perbaiki Pola Komunikasi dengan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ingin menjadikan Kongres IV sebagai momentum memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penegasan itu dianggap penting agar pemerintah mendapat dukungan penuh dari partai pendukungnya saat akan menggulirkan program-program yang pro pada kepentingan rakyat.

Wakil Sekjen DPP PDI-P, Ahmad Basarah, mengakui bahwa sekitar lima bulan berjalannya pemerintahan Presiden Jokowi, komunikasi antara pemerintah dan partai pendukung, khususnya PDI-P belum berlangsung optimal. Menurut Basarah, kendala utamanya adalah masih dicarinya bentuk komunikasi yang efektif, mengingat PDI-P baru memulai berkuasa setelah 10 tahun berada di luar pemerintahan.

"Hubungan partai pendukung dan pemerintah dirasa belum klop, maka dalam kongres ingin kita perjelas pola hubungan dan koordinasinya. Kalau ada kritik dari dalam, saya kira itu karena kita sedang mencari bentuk," kata Basarah.

Dalam kesempatan yang sama, Steering Committee Kongres IV PDI-P, Andreas Hugo Pareira menuturkan, pola hubungan antara PDI-P dengan kader di tatanan eksekutif dan legislatif akan diatur dalam AD/ART. Bagi Andreas, kritik dari internal PDI-P sangat wajar selama memuat substansi positif agar pemerintah memperbaiki kinerjanya.

"Pola hubungan ini akan menegaskan posisi PDI-P sebagai partai pendukung pemerintah," ucap Andreas.

Keinginan PDI-P menjadikan Kongres IV sebagai momentum memperbaiki pola hubungan dengan pemerintah disambut baik pengajar ilmu politik Universitas Airlangga, Haryadi. Menurut Haryadi, pola hubungan PDI-P dengan Jokowi seyogianya harus efektif karena saling berkaitan saat berjuang memenangkan pileg dan pilpres 2014.

Ditambah lagi, Jokowi harus menghapus rasa kecewa PDI-P karena nyatanya tidak mendapat jatah dalam komposisi kabinet dan lembaga negara yang kurang proporsional. Haryadi menilai hubungan PDI-P dengan Jokowi berlangsung datar dan berjarak sejak dimulainya masa pemerintahan yang baru.

"Jika tidak diperbaiki, situasi ini akan berdampak buruk bagi pelembagaan dan demokratisasi sistem pemerintahan presidensial yang seharusnya dimulai dengan merekayasa relasi antara partai pengusung, partai pendukung dan presidennya," ucap Haryadi.

Kongres IV PDI-P akan dihadiri sekitar 2.000 peserta yang di antaranya terdiri dari 514 DPC dengan 1.542 utusan, dan 34 DPD dengan 102 utusan. Selain itu, ada juga peserta kader PDI-P yang berasal dari legislatif dan eksekutif, peninjau dan perwakilan PDI-P dari luar negeri, serta organisasi sayap PDI-P.