Alasan Hakim Agung Ajukan Uji Materi Kewenangan KY Dipertanyakan

Taufiq mengatakan, draf tersebut telah selesai dan tinggal menunggu tanda tangan dari Ketua MA dan KY.

"Tapi draf tersebut tidak pernah ada respons. Tiba-tiba kami ditelikung lewat gugatan ke MK. Kami bingung maunya mereka apa," ujar Taufiq, saat ditemui di Ruang Komisioner KY, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Taufiq mengatakan, KY memiliki kewenangan menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran perilaku hakim. Hal itu, sebut Taufiq, semestinya dilakukan sejak awal perekrutan calon hakim agung. Oleh karena itu, kata Taufiq, muncul gagasan untuk membuat peraturan bersama.

Taufiq membantah jika KY disebut sebagai penyebab timbulnya krisis hakim agung. Menurut dia, tidak tepat jika selama ini KY selalu dipersalahkan sebagai penyebab minimnya jumlah hakim agung. Lebih lanjut, Taufiq mengatakan, KY tidak hanya bertugas mengawasi kode etik hakim, namun juga terlibat dalam mekanisme perekrutan. Bahkan, lanjut dia, KY juga bertugas memberi pendidikan agar mendapatkan hakim-hakim yang cerdas dan berintegritas.

Para hakim mengajukan uji materi untuk Pasal 14 A ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13 A ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14 Aayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang  Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada intinya, para pemohon menginginkan agar nomenklatur KY dicoret dalam perekrutan calon hakim agung. Ada pun pemohon dalam uji materi ini yaitu, enam orang pengurus pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Masing-masing adalah, Imam Soebechi, Suhadi, Abdul Manan, Yulius, Burhan Dahlan, dan Soeroso Ono. Berkas gugatan telah teregistrasi di MK pada 27 Maret 2015.