Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesaksian Kader Golkar soal Pembagian Uang di Munas Ancol

Kompas.com - 31/03/2015, 07:02 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Pengurus Partai Golkar hasil Munas Bali atau kubu Aburizal Bakrie terus berusaha membuktikan adanya politik uang dan pemalsuan dokumen dalam pelaksanaan Munas Jakarta pimpinan Agung Laksono. Salah satu pembuktian dari tudingan itu adalah dengan cara menghadirkan Slamet Rasyid, kader Golkar asal Lampung, yang menjadi peserta Munas Jakarta karena tergiur iming-iming uang.

Slamet mengungkapkan pelanggaran dalam Munas Jakarta langsung di hadapan pimpinan Fraksi Golkar kubu Aburizal, yakni Ade Komarudin dan Bambang Soesatyo. Ia mengaku siap menerima konsekuensi apa pun setelah mengungkapkan pelanggaran itu secara terbuka.

"Saya datang ke sini untuk meminta maaf. Saya siap tanggung segala risikonya, siap menjadi saksi (di Bareskrim) dan siap ditahan," kata Slamet, di Sekretariat Fraksi Golkar, Senin (30/3/2015).

Slamet menuturkan, dia menerima ajakan untuk hadir dan menjadi peserta hanya beberapa hari sebelum Munas Jakarta digelar pada 6-8 Desember 2014 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Ia dijanjikan dapat menjadi peserta dan akan diberi sejumlah uang meski dirinya tidak memenuhi syarat menjadi peserta, yaitu harus merupakan pengurus pusat atau pimpinan Golkar di daerah.

Singkat kata, ucap Slamet, ia tiba di Hotel Mercure dan langsung diberi arahan oleh seseorang yang tidak ia sebut identitasnya. Dalam sebuah ruangan, bersama kader atau simpatisan Golkar lainnya, Slamet dijanjikan akan diberi imbalan Rp 500 juta jika menjadi peserta dan mendukung Munas Jakarta.

Mekanisme pemberian uang itu ditetapkan Rp 200 juta sebelum munas dan Rp 300 juta setelah munas berlangsung. Kesepakatan tercapai. Segala cara ditempuh untuk mendapatkan legalitas administrasi.

 
Kop surat palsu

Slamet menyatakan, hampir semua peserta Munas Jakarta menggunakan kop surat palsu. Ia bahkan berani memastikan, ada panitia Munas Jakarta yang bertugas membuat stempel palsu untuk melengkapi syarat administrasi semua peserta Munas Jakarta.

Saat ini, Slamet tidak menjadi pengurus Golkar di tingkat pusat maupun daerah. Jabatan terakhirnya di partai adalah Ketua AMPG dan Ketua Partai Golkar wilayah Lampung Selatan tahun 2004.

"Peserta Munas Ancol rata-rata ketua bohongan, kop surat bikin sendiri, stempel dibuatkan. Saya datang ke Ancol ikut-ikutan saja, ternyata bisa jadi peserta," ungkap Slamet.

Kekhawatiran dari peserta Munas Jakarta mulai muncul setelah uang yang diberikan tidak sesuai perjanjian awal. Sebelum munas berlangsung, masing-masing peserta hanya mendapat Rp 100 juta.

Uang dibagikan dengan cara memanggil satu per satu peserta ke sebuah kamar di Hotel Mercure. Uang tersebut, kata Slamet, sempat ia bagikan kepada beberapa rekannya. Slamet mengaku pada akhirnya hanya mengantongi Rp 80 juta. Meski demikian, peserta tetap mengikuti jalannya munas.

Sampai di akhir acara dan setelah Agung Laksono ditetapkan sebagai ketua umum terpilih, sisa uang yang dijanjikan tak kunjung diberikan. Slamet menyebut semua pengurus dan panitia munas langsung menghilang dari lokasi sesaat setelah rangkaian acara berakhir.

"Sempat ada ribut-ribut di Ancol dan kami langsung ke DPP (Slipi). Kita minta sisanya, tetapi ternyata janji palsu semua," ucapnya.

Ketika ditanya siapa dalang dari pelanggaran yang terjadi dalam Munas Jakarta, Slamet tidak bersedia mengungkapkannya. Ia hanya prihatin konflik Golkar terus bergulir tak berujung hanya karena kesalahan segelintir elite.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com