Kubu Agung Disahkan, Fraksi Parpol di KMP Pastikan Gunakan Hak Angket

Kompas.com - 24/03/2015, 14:13 WIB
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin (kiri) bersama sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan penjelasan mengenai konflik internal Partai Golkar di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3). Ade dan Bambang menyatakan akan mengundurkan diri dari pimpinan fraksi jika kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. KOMPAS/HERU SRI KUMOROKetua Fraksi Partai Golkar di DPR Ade Komarudin (kiri) bersama sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyampaikan penjelasan mengenai konflik internal Partai Golkar di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (6/3). Ade dan Bambang menyatakan akan mengundurkan diri dari pimpinan fraksi jika kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol yang dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum tetap.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi dari gabungan partai politik di Koalisi Merah Putih memastikan akan menggunakan hak angket atau hak menyelidiki terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengesahkan kubu Agung Laksono.

"Kami sepakat untuk melanjutkan agenda kami menyangkut soal hak angket terhadap tindakan yang dilakukan saudara Laoly terhadap PPP dan Golkar," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan fraksi parpol di KMP lainnya, yakni Edhy Prabowo (Gerindra), Abdul Hakim (PKS), Epyardi Asda (PPP kubu Djan Faridz) dan Teguh Juwarno (PAN). Ade menjelaskan, keputusan ini diambil berdasarkan rapat bersama seluruh fraksi KMP. Rapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti rapat yang dilakukan Presidium KMP di Kediaman Djan Faridz, kemarin malam.

"Kami akan lanjutkan dan dalam satu dua hari kedepan akan menyerahkan hak angket ini ke Pimpinan Dewan," ucap Ade.

Menurut Ade, pihaknya sudah mencoba memperingatkan terlebih dahulu Menkumham untuk meralat keputusannya terkait pengesahan PPP dan Golkar. Namun, Menkumham tetap kekeuh dengan sikapnya sehingga hak angket harus digulirkan.

"Untuk menindaklanjuti, besok jam 14.00 WIB akan kita lakukan diskusi internal KMP di ruangan ini bersama Prof Yusril dan Humprey Djemat dalam rangka mendalami hak angket," ujar Ade.

Pada Senin kemarin, Menkumham menerbitkan surat keputusan (SK) pengesahan terhadap Golkar kubu Agung. Penerbitan SK tersebut dilakukan usai kubu Agung menyusun kepengurusan yang baru dengan turut mengakomodir sebagian kubu Aburizal.

Sebelumnya, Menkumham juga sudah mengesahkan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy hasil Muktamar Surabaya. Saat itu, kubu Djan Faridz yang menentang kubu Romahurmuziy belum melakukan Muktamar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Analisis dan Catatan BMKG soal Gempa Majene, Rentetan Sejarah, hingga Potensi Gempa Susulan

Nasional
Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Jokowi: Saya Akan Terus Pantau Perkembangan Bencana di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

UPDATE: Hingga Sabtu Dini Hari, 189 Orang Dirawat Akibat Gempa Mamuju, 637 Orang Luka Ringan di Majene

Nasional
Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Saat Kedekatan Komjen Listyo dan Presiden Jokowi Disorot...

Nasional
UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

UPDATE: Hingga Pukul 20.00 WIB, 42 Orang Meninggal Akibat Gempa Mamuju dan Majene

Nasional
Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Polri Kirim Pesawat hingga Personel untuk Bantu Penanganan Gempa di Sulawesi Barat

Nasional
Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Rizieq Shihab yang Pernah Positif Covid-19, Berawal dari Kasus RS Ummi

Nasional
Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Nasional
Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Jokowi: Bulan ini Curah Hujan Ekstrem, Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Azyumardi Azra: Pembubaran FPI dan HTI Tak Timbulkan Reaksi Keras dari Kelompok Muslim Lain

Nasional
Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Nasional
Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Besok, Kepala Basarnas dan Panglima TNI akan Tinjau Lokasi Bencana di Kalsel dan Mamuju

Nasional
Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Banjir Kalsel, Jokowi Perintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri Kirim Bantuan Secepatnya

Nasional
2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

2 Petugas dan Seorang Napi Rutan Mamuju Luka akibat Gempa

Nasional
Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Azyumardi Azra: Pembubaran HTI dan FPI Jadi Peristiwa Penting dalam Sejarah Gerakan Islam di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X