Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Hanya 1 Persen Kepala Daerah yang Komitmen Benahi Transportasi Umum"

Kompas.com - 19/03/2015, 17:36 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Masalah transportasi umum di Indonesia, terutama angkutan darat, dinilai sudah sangat kompleks. Bukan cuma soal kelayakan atau kenyamanan. Di beberapa daerah justru masih berurusan dengan persoal ketersediaan angkutan umum tersebut.

Menurut Wakil Ketua Research dan Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno, penyelesaian masalah angkutan umum di Indonesia harus dimulai dari komitmen politik pemimpin daerah. Namun kata dia, dari 524 kepala daerah, hanya 1 persen pemimpin daerah saat ini yang memiliki komitmen kuat terhadap perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum.

"Tidak ada komitmen kepala daerah, hanya 1 persen saja. Bisa jadi kurang dari 1 persen," ujar Djoko yang banyak melakukan riset masalah transportasi di Indonesia itu.

Dia menjelaskan, kurangnya komitmen kepala daerah itu diakibatkan karena memang sang kepala daerah tak memiliki komitmen politik yang kuat. Bahkan kata dia, kepala daerah cenderung tak tahu masalah transportasi dan tak mau tahu.

Padahal, perbaikan sarana dan prasarana angkutan umum harus juga dimiliki pemerintah. Sebab, pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam menciptakan sekaligus menyediakan angkutan umum yang layak, aman, dan efisien bagi masyarakat.

Meski begitu, dia mengapresiasi masih ada kepala daerah yang benar-benar memiliki komitmen politik yang besar terhadap transportasi umum terutama angkutan darat. Salah satu yang dia puji yaitu Wali Kota Bogor Arya Bima yang dinilainya serius membenahi angkutan kota (Angkot) di Bogor.

Sementara itu, Ketua DPP Organda Eka Sari Lorena menilai kerjasama antara perintah daerah dan pengusaha angkutan umum sangatlah penting. Salah satu yang dia harapkan agar angkutan umum bisa lebih baik adalah adanya berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, baik itu berupa insentif langsung maupun pemberian insentif tak langsung seperti suku bunga pinjaman untuk pembiayaan angkutan umum atau insentif suku cadang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com