Kompas.com - 17/03/2015, 12:55 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. TRIBUNNEWS / DANY PERMANAMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
- Koalisi Merah Putih di DPR sepakat akan segera menggulirkan hak angket terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly yang mengakui Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Adapun Koalisi Indonesia Hebat sudah menyatakan menolak wacana tersebut. Bagaimana sikap Partai Demokrat yang tidak berada di kubu manapun?

Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukrianto, memberi sinyal bahwa Demokrat akan mendukung penggunaan hak angket tersebut. Demokrat sepakat dengan KMP, keputusan Menkumham yang mengakui kepengurusan kubu Agung adalah bentuk politisasi. (baca: Menkumham Diberi Waktu Sepekan untuk Sikapi Peringatan KMP)

"Dalam konteks penegakan hukum dan penegakan demokrasi, F-PD tidak antipati terhadap penggunaan hak angket karena F-PD tidak ingin demokrasi dan penegakan hukum yang sudah dibangun SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) selama 10 tahun runtuh karena politisasi kekuasaan dari penguasa hanya untuk kepentingan kekuasaannya," kata Didik Mukrianto saat dihubungi, Selasa (17/3/2015).

Menurut Didik, perlu dipahami penggunaan hak angket adalah upaya konstitusional yang perlu disikapi dengan obyektif dan rasional. Tidak perlu antipati sepanjang hak tersebut digunakan dalam koridor yang benar, baik secara substansi maupun prosedural.

Keinginan anggota DPR dari KMP untuk menggunakan hak angket tersebut, menurut dia, harus menjadi perhatian dan koreksi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (baca: Rommahurmuziy Ancam Sanksi Politisi PPP yang Ikut Angket untuk Menkumham)

"Kita bersama-sama punya kepentingan yang sama untuk menjaga demokrasi ini agar berjalan sesuai jalur yang selama ini sudah ditinggalkan oleh SBY. Jangan sampai kekuasaan yang dihasilkan oleh proses demokrasi disalahgunakan secara otoriter untuk kepentingan subyektif kekuasaan semata," ucap Didik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kubu Agung sudah mendaftarkan susunan pengurus Golkar ke Kemenkumham setelah mendapat pengakuan dari pemerintah. Namun, kubu Aburizal Bakrie melawan ke pengadilan. (baca: Kubu Agung: Ada 35 Kader Kubu Aburizal Masuk Kepengurusan Golkar)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.