Kompas.com - 16/03/2015, 17:45 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan keputusan terkait penetapan kepengurusan DPP Partai Golkar pasca-putusan Mahkamah Partai Golkar di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (10/3/2015). Kemenkum HAM akhirnya mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Ade Komarudin, menyatakan bahwa rencana pengajuan hak angket merupakan peringatan keras untuk Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Ia menganggap Yasonna melakukan intervensi politik dalam konflik internal Partai Golkar.

Ade memberi waktu kepada Menkumham untuk memperbaiki kesalahannya sebelum angket tersebut benar-benar digulirkan.

"Jika Menkumham tidak menggubris warning kami, kami akan lakukan ini (pengajuan angket) dan kami terus lakukan koordinasi," kata Ade di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2015).

Ade mengaku telah melakukan koordinasi dengan semua fraksi partai anggota KMP, termasuk Fraksi Partai Demokrat, untuk menggulirkan angket jika tetap mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. (Baca: Fahri: Angket DPR untuk Menyelidiki Loyalitas Ganda Menteri Yasonna)

Ancaman pengajuan hak angket diberikan lantaran KMP memiliki informasi jika Menkumham bekerja atas dasar politik dan Presiden Joko Widodo tidak mengetahuinya.

Ia menyebutkan, waktu yang diberikan untuk Menkumham setidaknya dalam sepekan ke depan sebelum masa reses DPR berakhir dan memasuki masa sidang yang baru. (Baca: Agung Laksono Anggap Bambang dan Ade Komarudin Bukan Lagi Pimpinan Fraksi)

"Kami sudah mengonfirmasi, Presiden tidak dominan menguasai persoalan ini, sementara tanggung jawab ada di Presiden selaku kepala pemerintahan," ujar Ade.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan draf pengajuan hak angket. Anggota Komisi III DPR itu mengaku akan segera menggalang dukungan mulai pekan depan.

"Saya menduga skenario ini diciptakan dengan menggunakan Menkumham sebagai pelatuknya," ucap Bambang.

Golkar kubu Agung maupun PPP kubu Romahurmuziy melarang anggotanya di DPR untuk mendukung hak angket. (Baca: Kubu Agung Ancam Pecat Anggota F-Golkar yang Dukung Angket untuk Menkumham)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Nasional
Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar 18 Daerah di Luar Jawa-Bali Berstatus Level 1

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Jokowi Terima Kunjungan Menlu Malaysia, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Jokowi Perintahkan Para Menteri Siapkan Mitigasi Lonjakan Kasus Covid-19 akibat Libur Natal dan Tahun Baru

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, DKI Jakarta Berstatus Level 2

Nasional
Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Seputar Perpanjangan PPKM: Penyesuaian Aktivitas Anak hingga Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Viral di Medsos, Bolehkah Polisi Masuki Wilayah Privasi di Handphone Warga?

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daftar Daerah yang Berstatus Level 3

Nasional
Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Airlangga: Syarat Beli Tiket World Superbike Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 54 Kabupaten/Kota ini Berstatus Level 2

Nasional
Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Menkes Jajaki 3 Obat Alternatif Covid-19

Nasional
PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang, 9 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

5 Kesaksian Rita Widyasari Terkait Perkara Suap Eks Penyidik KPK

Nasional
Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.