Kompas.com - 16/03/2015, 15:03 WIB
Ilustrasi KOMPASIlustrasi
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS
- Dalam sebuah diskusi di Kompas, beberapa waktu lalu, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan, telah menulis opini untuk menagih janji pemberantasan korupsi dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, saat usia pemerintahan itu empat bulan.

Sebelumnya, hal serupa pernah dilakukan Saldi terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri, sekitar dua bulan menjelang Pemilu 2004. Opini dengan tema yang sama untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditulis Saldi sekitar 1,5 tahun sebelum Yudhoyono mengakhiri pemerintahannya.

Pernyataan itu disampaikan Saldi terkait keprihatinan dirinya terhadap langkah pemerintahan Jokowi-Kalla dalam menyikapi dinamika yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia belakangan ini.

Setidaknya realisasi 2 dari 9 janji program prioritas jika pasangan Jokowi-Kalla berkuasa, yang dikenal dengan sebutan Nawacita, menjadi pertanyaan setelah melihat langkah pemerintah dalam menangani kisruh KPK-Polri. Nawacita yang dimaksud adalah butir yang ke-2 dan ke-4.

Nawacita ke-2 berbunyi: kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya.

Sementara isi Nawacita ke-4: Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

Pertanyaan tentang pelaksanaan Nawacita ke-2 dan ke-4 itu makin menjadi pertanyaan, saat pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly tiba-tiba mengumumkan untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang berisi pengetatan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat untuk narapidana kejahatan luar biasa, termasuk korupsi, terorisme, dan narkoba.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bukan yang pertama

Ketegangan antara KPK dan Polri yang diawali oleh langkah KPK menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka pada 13 Januari lalu adalah bukan yang pertama. Hal serupa juga pernah terjadi pada 2009 hingga membuat dua unsur pimpinan KPK saat itu, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, menjadi tersangka. Ketegangan juga sempat terjadi ketika KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan simulator berkendara.

Namun, baru kali ini KPK terpaksa melakukan semacam barter kasus. KPK melimpahkan penyidikan korupsi Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Sebagai gantinya, polisi menghentikan sementara pengusutan kasus dua unsur pimpinan KPK nonaktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, serta tak meneruskan laporan pengaduan terhadap komisioner KPK lainnya.

Ironisnya, barter kasus justru terjadi di era pemerintahan yang janji kampanyenya membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya. Barter itu juga terjadi dalam pemerintahan yang menyatakan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya.

"Langkah dan sikap Jokowi yang diduga tak sesuai Nawacita jelas mengecewakan publik. Wacana untuk mencabut pengetatan remisi bagi koruptor bukan bentuk reformasi untuk membangun sistem yang bebas korupsi dan tepercaya," kata Choky Ramadhan dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

"Realisasi dari Nawacita dalam pemberantasan korupsi kini dipertanyakan," kata anggota Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz.

Menurut pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, setidaknya ada tiga hal yang menjadi sebab munculnya pertanyaan seputar pelaksanaan Nawacita di bidang pemberantasan korupsi.

Pertama, menurut Feri, pemerintahan Jokowi-Kalla terlihat kurang tegas dalam mendukung upaya dan institusi pemberantasan korupsi. Kedua, pemerintahan Jokowi-Kalla belum mengeluarkan kebijakan yang pro-semangat antikorupsi. Ketiga, pemerintahan Jokowi-Kalla terkesan membiarkan aparat yang diduga korup tetap menguasai lembaga negara dan mempermainkan aturan hukum.

Pemerintahan Jokowi-Kalla baru berumur sekitar lima bulan. Masih ada waktu dan kesempatan yang dapat dilakukan pemerintahan ini untuk membuktikan kinerjanya, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Namun, kondisi ini bukan alasan untuk lambat bertindak atau bahkan sejenak meninggalkan janji kampanye. Pasalnya, karena rakyat punya penilaian, waktu, dan kesabaran sendiri. (KHAERUDIN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun Tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.