Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Wapres, Tim Sembilan Minta Kriminalisasi terhadap KPK Dihentikan

Kompas.com - 10/03/2015, 15:40 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Tim Sembilan menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (10/3/2015). Menurut Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie, pihaknya ingin meminta Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan para pendukung KPK.

"Mengenai KPK yang sekarang dipersepsi dalam masyarakat bahwa KPK sedang dikriminalisasi dan proses pelemahan KPK, ini harus dihentikan. Oleh karena itu, Presiden dan Wapres harus turun tangan. Sebagai satu kesatuan kepemimpinan nasional bisa dihentikan penurunan dan pelemahan wibawa KPK supaya ini terus tidak berlanjut," kata Jimly setibanya di Kantor Wapres.

Jimly hadir bersama anggota tim sembilan lainnya, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Bambang Widodo Umar, Syafii Maarif, serta Imam Prasodjo. Hadir pula Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat. (baca: Syafii Maarif Minta Kabareskrim Dicopot karena Kriminalisasi Terus Berlangsung)

Dalam pertemuannya dengan Kalla, Tim Sembilan akan menyampaikan aspirasi masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan akademisi dan pegiat antikorupsi agar upaya kriminalisasi terhadap KPK ini segera dihentikan.

Menurut Jimly, tindakan Kepolisian terhadap tokoh dan lembaga pendukung KPK sudah berlebihan. Belakangan, Bareskrim Polri melayangkan somasi kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (baca: Disomasi Bareskrim, Komnas HAM Kirim Surat ke Wakapolri)

"Komnas HAM ini disomasi kan sudah berlebihan, ini bisa berbahaya, misalnya penyidik Polri mengalami euforia, di lain segi KPK tidak bisa bekerja. Orang-orang yang dukung KPK dipersoalkan dan euforia di Kepolisian dibiarkan, itu tidak sehat," papar Jimly. (baca: Polisi Cari Celah Pidanakan Pihak "Tempo" soal Berita "Rekening Gendut")

Ia juga khawatir momentum pelemahan KPK ini dimanfaatkan pihak lain yang memusuhi KPK. Dikhawatirkan, lebih banyak lagi orang yang melaporkan KPK atau pendukungnya ke Kepolisian. (baca: Jika Kasus Budi Gunawan Dihentikan, Polri Anggap Itu Bukan Langkah Naif)

"Akibatnya momentum ini dimanfaatkan oleh semua orang yang pernah tidak suka, ngelapor dan polisinya sedang rajin pula. Sementara laporan mengenai pembegalan, perampokan bisa lama enggak diapa-apain, ini dinilai sebagai kriminalisasi itu," papar dia. (baca: Bantah Kriminalisasi KPK, Kabareskrim Klaim Jalani Peran Pelindung dan Pengayom)

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti menolak jika pihaknya disebut melakukan kriminalisasi terhadap KPK. Menurut dia, pihaknya hanya menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana para pihak di KPK. (baca: Badrodin Bantah Polri Mengkriminalisasi KPK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com