Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relawan: Atasi Kriminalisasi, Jokowi Beda dengan SBY

Kompas.com - 10/03/2015, 06:37 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SABANG, KOMPAS.com — Relawan Dua Jari, Fadjroel Rachman, menilai langkah yang diambil Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para pendukungnya sudah tepat. Menurut Fadjroel, Jokowi mengambil sikap yang berbeda dari presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang terkesan mengintervensi hukum.

"Dalam kasus penegakan hukum terkait kepolisian, jaksa, KPK, menurut saya, Pak Jokowi berada dalam satu posisi berbeda dengan SBY," ujar Fadjroel saat dijumpai di Sabang, Aceh, Senin (9/3/2015).

Dia menjelaskan, SBY dalam menyelesaikan kasus kriminalisasi KPK memutuskan membentuk tim delapan. Tim delapan itu, sebut Fadjroel, memiliki wewenang yang sangat luas.

"Itu bahkan dalam tanda kutip sampai mengintervensi materi perkara, dan ini menjadi perdebatan secara akademis dan praktis yang serius," katanya.

Dengan tidak lagi mengambil sikap mencampuri perkara demi perkara yang ditangani penegak hukum, Fadjroel pun membela Jokowi. Dia berpendapat, saat ini Presiden justru tengah memberikan ruang kepada penegak hukum untuk menunjukkan keprofesionalannya dalam bekerja, demikian juga saat Presiden tak bersikap apa pun begitu KPK melepas kasus Komjen Budi Gunawan.

"Presiden sudah tepat. Sebenarnya ada prestasi besar yang dibuat pemerintah saat ini, yaitu meloloskan APBN-P sebesar Rp 2.000 triliun. Ini lebih hebat ketimbang kasus BG!" ucap Fadjroel.

Seperti diketahui, kepolisian hingga kini terus mengusut laporan-laporan terkait komisioner KPK dan juga para pendukungnya. Padahal, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada penegak hukum untuk menghentikan semua kriminalisasi. Sejumlah kasus yang kini tengah ditangani kepolisian di antaranya terkait dua pimpinan KPK non-aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.

Selain itu, ada pula deretan pendukung KPK, seperti Denny Indrayana yang dilaporkan dalam kasus payment gateway pada saat menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM hingga mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

GASPOL! Hari Ini: Eks Ajudan Prabowo Siap Tempur di Jawa Tengah

Nasional
Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Mengintip Kecanggihan Kapal Perang Perancis FREMM Bretagne D655 yang Bersandar di Jakarta

Nasional
Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Selain Rakernas, PDI-P Buka Kemungkinan Tetapkan Sikap Politik terhadap Pemerintah Saat Kongres Partai

Nasional
Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Korban Dugaan Asusila Sempat Konfrontasi Ketua KPU saat Sidang DKPP

Nasional
Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Covid-19 di Singapura Naik, Imunitas Warga RI Diyakini Kuat

Nasional
WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

WWF 2024 Jadi Komitmen dan Aksi Nyata Pertamina Kelola Keberlangsungan Air

Nasional
Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Menhub Targetkan Bandara VVIP IKN Beroperasi 1 Agustus 2024

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Sempat Ditangani Psikolog saat Sidang

Nasional
Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Polri: Kepolisian Thailand Akan Proses TPPU Istri Fredy Pratama

Nasional
Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri dan Kepolisian Thailand Sepakat Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Lewat Ajudannya, SYL Minta Anak Buahnya di Kementan Sediakan Mobil Negara Dipakai Cucunya

Nasional
KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

KPK Duga Eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Terima Fasilitas di Rutan Usai Bayar Pungli

Nasional
Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Desta Batal Hadir Sidang Perdana Dugaan Asusila Ketua KPU

Nasional
Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Soal Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Kemenkes Sebut Skrining Ketat Tak Dilakukan Sementara Ini

Nasional
DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

DKPP Akan Panggil Sekjen KPU soal Hasyim Asy'ari Pakai Fasilitas Jabatan untuk Goda PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com