Ini Penjelasan Wapres Jusuf Kalla Terkait Kriminalisasi KPK dan Pendukungnya

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menepis anggapan yang menilai sikapnya berseberangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta pemberhentian kriminalisasi antarlembaga hukum. Kalla menegaskan bahwa ia tidak pernah mendukung kriminalisasi terhadap lembaga atau siapa pun.

"Jangankan KPK, siapa pun tidak boleh dikriminalisasi, termasuk KPK," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (9/3/2015).

Menurut dia, kriminalisasi berbeda dengan proses hukum normal. Bukan berarti orang yang ditetapkan sebagai tersangka lantas bisa disebut dikriminalisasi.

"Kriminalisasi apabila ada orang yang dianggap tidak bersalah kemudian diajukan ke polisi, nah itu kriminalisasi. Tetapi, kalau ada orang punya data, fakta, ada yang mengusulkan dia bersalah kemudian dia diperiksa, itu kan namanya penyidikan," papar Kalla.

Terkait dengan proses hukum terhadap para pendukung KPK, termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Denny Indrayana, Kalla menegaskan bahwa ia hanya meminta Denny menjalani proses hukum di kepolisian. (Baca: Denny Berharap Polri Patuhi Perintah Jokowi Terkait Kriminalisasi KPK dan Pendukungnya)

"Saya katakan kalau Denny dianggap salah jelaskan, dong. Saya tidak katakan saya setuju kriminalisasi, enggak ada. Tetapi juga saya tidak setuju, jangankan KPK, siapa saja termasuk Anda (jurnalis) kalau dikriminalisasi, lapor sama saya untuk saya tanya polisi," ujar dia.

Demikian juga yang berkaitan dengan somasi Bareskrim Polri terhadap Komnas Hak Asasi Manusia. Politikus Partai Golkar ini menilai sah-sah saja jika Bareskrim melayangkan somasi terhadap Komnas HAM. (Baca: Jusuf Kalla Sarankan Denny Indrayana Ikuti Proses Hukum di Kepolisian)

"Tapi kalau ada orang keberatan akan tingkah laku seseorang, ya itu kan disomasi atau diadukan. Itu dalam hukum Indonesia sah-sah saja," kata Kalla.

Somasi ini dilayangkan Bareskrim Polri terkait pernyataan Komisioner Komnas HAM dan rekan-rekan yang menyimpulkan bahwa ada dugaan kriminalisasi KPK yang merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan Polri.

Terkait kriminalisasi, Tim Sembilan berencana menemui Kalla. Pertemuan itu bertujuan menyamakan persepsi terkait situasi hukum yang terjadi serta menghindari upaya pihak lain yang ingin mengadu domba Presiden dan Wakil Presiden.

Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie menuturkan, pihaknya akan berdialog dengan Kalla untuk memastikan bahwa pernyataan itu tidak berseberangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta pemberhentian kriminalisasi antarlembaga hukum. Diharapkan, kata Jimly, dialog itu mampu menyamakan persepsi mengenai kondisi penegakan hukum, terutama dugaan kriminalisasi terhadap KPK.