Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Tjatur Sapto Edy Mundur sebagai Ketua Fraksi PAN DPR

Kompas.com - 09/03/2015, 14:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Mantan Ketua DPP PAN, Tjatur Sapto Edy mengatakan, keinginanya untuk mundur sebagai Ketua Fraksi PAN karena ingin mengganti suasana baru. Menurut dia, jabatannya saat ini telah masuk ke dalam periode kedua sejak ia aktif di PAN.

"Saya ketua fraksi terlama dalam sejarah Partai Amanat Nasional. Jadi kalau saya mau mundur, itu karena sudah terlalu lama. Saya ingin ganti suasana baru," kata Tjatur dalam keterangan yang diterima awak media, Senin (9/3/2015).

Tjatur menambahkan, hingga kini DPP PAN belum menunjuk pengganti dirinya. Dengan demikian, ia masih memimpin Fraksi PAN di DPR.

"Saya masih menjadi ketua fraksi sekarang," katanya.

Sebelumnya, usai menghadiri pelaksanaan Kongres PAN di Nusa Dua, Bali, Tjatur mengaku ingin mundur dari jabatannya sebagai ketua fraksi DPR. Keinginan itu disampaikan setelah calon ketua umum yang dijagokannya, Hatta Rajasa, kalah melawan Zulkifli Hasan.

Selain Tjatur, keinginan serupa juga disampaikan mantan Wakil Ketua PAN, Drajad Wibowo. Drajad menyatakan, tidak ingin aktif di DPP PAN meskipun ditawari jabatan oleh Zulkfili Hasan. (baca: Kader Potensial Mundur, Suara PAN Diprediksi Semakin Kecil)

"Kalau Hatta terpilih, saya bantu Bang Hatta mengurus partai. Kalau yang terpilih Bang Zul, saya akan istirahat mengurus partai politik praktis, tapi tetap di politik," kata Drajad.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com