Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disarankan Lihat Nilai Kemanusiaan Lebih Mendalam

Kompas.com - 07/03/2015, 15:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Rohaniwan Benny Juliawan menegaskan bahwa hukuman mati untuk terpidana tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Presiden Joko Widodo yang mendukung kebijakan itu pun dianjurkan melihat kembali nilai kemanusiaan secara lebih mendalam.

Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tersebut mengatakan, ada kesan eksekusi mati adalah bagian dari dendam atas apa yang telah dilakukan sesorang terkait perkara hukum berat, entah narkotika, pembunuhan atau yang lainnya.

"Saya yakin semua kenal dengan seseorang yang terjerat narkoba. Entah teman, pacar, tetangga, keluarga. Atas dasar itu kita melihat ada kepuasan saat pelaku kejahatan narkoba dihukum mati," ujar Benny dalam diskusi yang diadakan KontraS di Anomali Cafe, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).

"Begitu juga seperti yang disampaikan oleh presiden berulang-ulang soal alasan hukuman mati tetap dilakukan. Sekarang cobalah kita mundur sejenak dari dendam itu, kenali dulu nilai-nilai kemanusian secara lebih mendalam Pak presiden," lanjut dia.

Menurut Benny, manusia memang tidak lepas dari kesalahan. Penjahat yang paling keji atau bahkan hakim yang paling pintar pun, lanjut Benny, tetap manusia yang punya hak hidup. Jika seseorang mengambil hak hidup secara serampangan atas dasar membalas kejahatan, Benny menganggap tidak akan menyelesaikan persoalan.

"Membalas kejahatan dengan kejahatan itu jadi timbul pertanyaan, lantas apa bedanya kita sama mereka?" lanjut Benny.

Benny khawatir kebijakan 'balas dendam' dari Jokowi tersebut berimbas pada psikologis generasi mendatang bahwa kejahatan harus dibalas dengan kejahatan. Benny menyebut seperti istilah nyawa dibalas nyawa atau mata dibalas mata.

"Inikah yang mau kita wariskan ke anak dan cucu kita? Mata diganti mata? Bukannya kekerasan dibalas cinta kasih?" lanjut Benny.

Benny menganjurkan presiden menggunakan hak prerogatifnya tidak secara serampangan. Benny menganjurkan Jokowi mengevaluasi ulang hukuman mati bagi terpidana sekaligus mengevaluasi pembenahan sistem hukum yang saat ini dianggap penuh praktik korupsi dan tebang pilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Air Dunia Ke-10 di Bali

Nasional
Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Gantikan Yusril Jadi Ketum PBB, Fahri Bahcmid Fokus Jaring Kandidat Pilkada

Nasional
APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

APEC 2024, Mendag Zulhas Sebut Indonesia-Korsel Sepakati Kerja Sama di Sektor Mobil Listrik dan IKN

Nasional
Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Kebebasan Pers Vs RUU Penyiaran: Tantangan Demokrasi Indonesia

Nasional
Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Tanggapi Keluhan Warga, Mensos Risma Gunakan Teknologi dalam Pencarian Air Bersih

Nasional
Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Profil Fahri Bachmid Gantikan Yusril Ihza Mahendra Jadi Ketum PBB

Nasional
Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Ibu Negara Beli Batik dan Gelang di UMKM Mitra Binaan Pertamina

Nasional
GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

GWK Jadi Lokasi Jamuan Makan Malam WWF Ke-10, Luhut: Sudah Siap Menyambut Para Tamu

Nasional
Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Hujan Kritik ke DPR dalam Sepekan karena Pembahasan 3 Aturan: RUU MK, Penyiaran, dan Kementerian

Nasional
Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Yusril Ihza Mahendra Mundur dari Ketum PBB, Digantikan Fahri Bachmid

Nasional
PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Nasional
Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Jokowi Disebut Titipkan 4 Nama ke Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Erick Thohir

Nasional
Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Akan Mundur dari PBB, Yusril Disebut Bakal Terlibat Pemerintahan Prabowo

Nasional
Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Yusril Bakal Mundur dari Ketum PBB demi Regenerasi

Nasional
Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Hendak Mundur dari Ketum PBB, Yusril Disebut Ingin Ada di Luar Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com