Inikah Akhir Cerita KPK...

Setelah hakim Sarpin memutuskan perkara praperadilan dari Budi Gunawan, posisi KPK kian lemah. Sebenarnya, jika tak ingin mengajukan PK, pimpinan KPK bisa saja tidak melimpahkan perkara Budi Gunawan ke kejaksaan karena putusan praperadilan tak mengharuskan perkara itu diteruskan dan ditangani penegak hukum yang lain.

Dengan putusan itu, Budi Gunawan bukan tersangka lagi. Ia orang bebas. KPK bisa saja memperbaiki penyidikannya, memperkuat bukti, dan menetapkan kembali Budi Gunawan sebagai tersangka. Atau, pimpinan KPK saat ini membiarkan saja perkara itu. UU KPK menegaskan, lembaga anti rasuah itu tak boleh menghentikan penyidikan atau menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Dalam kasus Budi Gunawan, pengadilanlah yang tidak membenarkan perkara itu dilanjutkan saat itu. Putusan praperadilan bukanlah putusan akhir terkait pokok perkara atau memutus benar-salah seorang tersangka/terdakwa, melainkan hanya berkaitan dengan tata cara atau hukum acara.

Dalam berbagai kesempatan, Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengingatkan, KPK bisa keropos atau hancur bukan oleh orang lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Tentu saja peringatan ini bukan ditujukan kepada Ruki dan pimpinan KPK saat ini. Meskipun aktivis anti korupsi dan karyawan KPK yang berunjuk rasa sejak awal mempertanyakan penunjukan Ruki sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK.

Tantangan yang dihadapi KPK saat ini berbeda dengan situasi yang dihadapinya saat memimpin KPK pertama kali, dengan mengutamakan pembangunan institusi dan sistem. KPK saat ini membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan berkomunikasi yang baik antara pimpinan dan penegak hukum yang lain, tetapi juga ketegasan dan keberpihakan dari pemimpin negara.

Sikap politik yang tegas, berpihak kepada upaya pemberantasan korupsi yang nyata, saat ini jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar permintaan agar antarpenegak hukum tidak saling gesekan atau janji di atas selembar kertas. Kriminalisasi terhadap pimpinan (nonaktif) dan karyawan KPK bisa dihentikan sementara karena menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat. Presiden adalah pengendali kepolisian dan kejaksaan sehingga sikap politiknya yang menolak negara lemah dalam pemberantasan korupsi, dengan mewujudkan penegak hukum yang bebas dari KKN, harus terlihat pada institusi penegak hukum itu.

Saat ini, KPK berada di titik nadir. Untuk kali pertama, setelah 13 tahun terbentuk, komisi yang sempat menjadi tempat berguru berbagai negara dalam pemberantasan korupsi serta selalu dibanggakan oleh penyelenggara negara sebagai kebijakan yang benar untuk memerangi korupsi di negeri ini mengaku kalah. Kalah memang bukan berarti menyerah atau salah. Namun, kalah berarti mengakui keunggulan pihak lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pula, mengakui keunggulan lawan. Padahal, UU No 30/2002 menyebutkan, KPK adalah lembaga unggul (superbody) dalam pemberantasan korupsi, "mengatasi" keterbatasan kepolisian dan kejaksaan.

Jika lembaga super itu sudah mengaku kalah, apalah artinya? Dalam berbagai komik tentang superhero, misalnya mengenai Batman, Superman, Gundala, Godam, atau Spiderman, ketika mereka tak hadir, karena berbagai alasan, kejahatan pun merajalela. Superhero pun manusia. Mereka pernah salah atau kalah, tetapi harapan masyarakat dan pemerintah yang ingin wilayahnya bersih dari orang jahat mampu "menghidupkan" superhero itu dan kebaikan akan menang.

Dalam kondisi saat ini, walau sejumlah kalangan menilai KPK sudah mati serta mengirimkan karangan bunga dukacita, tidaklah mudah untuk membunuh KPK, seperti mematikan komisi anti korupsi lain yang pernah dibentuk oleh pemerintah sejak masa Orde Lama hingga masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. Berbagai komisi, badan, atau tim itu mati sebab ketiadaan dukungan politik dari pemimpin negara dan penyelenggara lainnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada komisi anti rasuah di negara lain, seperti di Korea Selatan dan Kenya.

KPK dibentuk berdasarkan UU sehingga pembubarannya pun harus melalui UU atau perppu. Secara tidak langsung pula, KPK juga dibentuk berdasarkan Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Paling mungkin adalah melumpuhkan KPK. Lembaga ini tidak disegani lagi, bahkan dilecehkan oleh lembaga lain atau penyelenggara negara.

Dan, kondisi itulah yang kini berangsur-angsur terjadi pada KPK. Dukungan terhadap KPK serta upaya pemberantasan korupsi yang diutarakan Presiden, politisi, atau penyelenggara negara yang lain terasa seperti hanya sandiwara. Kondisi KPK pun bisa seperti yang digambarkan Glenn Fredly, dalam lagunya yang berjudul "Akhir Cerita Cinta". "Sandiwarakah selama ini, setelah sekian lama kita telah bersama. Inikah akhir cerita cinta, yang slalu aku banggakan di depan mereka. Entah di mana kusembunyikan rasa malu...."