Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersikukuh Dimenangkan Mahkamah Partai, Kubu Agung Anggap Putusan Sudah Final

Kompas.com - 05/03/2015, 08:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Golkar versi Munas Jakarta, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, pihaknya tak sepakat dengan penafsiran kubu Aburizal Bakrie atas putusan sengketa dualisme kepengurusan Golkar yang dijatuhkan Mahkamah Partai. Kubu Aburizal menilai, amar putusan Mahkamah Partai yang dibacakan beberapa hari lalu bukan memenangkan salah satu kubu dan putusan itu imbang.

Bagi Agun dan kubu Agung Laksono, putusan Mahkamah Partai Golkar jelas memenangkan kepengurusan versi Munas Jakarta di bawah kepemimpinan Agung.

"Hakim berkewajiban memutuskan bukan merekomendasi dan mendorong kasasi. Jadi tidak benar kalau multitafsir, belum memutuskan, atau draw," kata Agun melalui pesan singkat, Kamis (5/3/2015).

Agun mengatakan, pihaknya akan segera menjalankan putusan Mahkamah Partai. Menurut dia, putusan itu sifatnya final dan mengikat sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

"Kami akan daftarkan segera ke Kemenkumham dan selanjutnya pasca-pengesahan kami akan menampung pihak Munas Bali," ujar Agun.

Sementara itu, mengenai pengajuan kasasi oleh Partai Golkar versi Munas Bali, menurut dia, batal demi hukum karena putusan PN Barat menyatakan agar penyelesaian kasus itu melalui Mahkamah Partai.

"PN Jakarta Barat menyatakan tidak berhak mengadili dan menyerahkan kepada Mahkamah Partai. Saat dibacakan putusan di PN Barat disampaikan kalau tidak terima ke Mahkamah Partai, silahkan ajukan kasasi dan faktanya hadir di Mahkamah Partai," kata Agun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com