Mendadak Panggil Menkumham, Presiden Jokowi Ingin Segera Bentuk Pansel KPK

Kompas.com - 04/03/2015, 20:26 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly Kompas.com/SABRINA ASRILMenteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly
|
EditorFidel Ali Permana


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly tiba-tiba dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Kepresidenan, Rabu (4/3/2015) malam. Yasonna mengaku dipanggil mendadak oleh Presiden yang ingin berdiskusi soal panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Hanya rencana pembentukan pansel-pansel saja. Beliau nanya kalau membentuk pansel semisal KPK, kapan itu, supaya tahu saja beliau itu. Sebentar saja," kata Yasonna seusai pertemuan, Rabu malam.

Yasonna hanya dipanggil seorang diri, tidak bersama menteri lain. Dia datang ke Istana sekitar pukul 18.00. Hanya sekitar 30 menit, Yasonna bertemu Jokowi. Di dalam pertemuan itu, Yasonna mengaku tidak ada instruksi atau keputusan yang diambil Jokowi.

"Enggak ada arahan, hanya diskusi, tahapannya seperti apa, supaya beliau tahu," kata dia.

Menurut mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini, Presiden Jokowi hanya meminta dirinya untuk mengkaji soal pansel pembentukan KPK. Saat ditanyakan, apakah Presiden Jokowi ada keinginan untuk mempercepat penggantian pimpinan KPK, Yasonna mengelak.

Kepada Jokowi, Yasonna menjelaskan bahwa pemerintah masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan hal tersebut. Pemerintah, sebut dia, juga masih ingin pimpinan KPK sekarang menyelesaikan tugasnya hingga akhir tahun.

"Iya, sementara akhir tahun. Belum (dipercepat) karena waktunya saya katakan masih ada dua bulan. Masih panjang. Beliau hanya mau tahu saja," ungkap Yasonna.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.