Di Hadapan Ruki, Pegawai KPK Teriak Ada "Hantu" yang Takut Bareskrim

Kompas.com - 03/03/2015, 10:30 WIB
Pelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki melakukan konferensi pers bersama Plt Kapolri, Menkumham, Jaksa Agung, dan Menkopolhukam di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan kepada Kejaksaan dengan alasan Budi Gunawan telah menang pra peradilan melawan KPK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPelaksana tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki melakukan konferensi pers bersama Plt Kapolri, Menkumham, Jaksa Agung, dan Menkopolhukam di Gedung KPK, Jakarta, Senin (2/3/2015). KPK melimpahkan kasus rekening gendut Budi Gunawan kepada Kejaksaan dengan alasan Budi Gunawan telah menang pra peradilan melawan KPK.
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ratusan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan aksi protes terhadap keputusan pimpinan KPK yang melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Mereka menganggap cara tersebut makin melemahkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

Para pegawai KPK melakukan aksi di pelataran gedung. Di barisan depan, tampak Ketua sementara KPK Taufiequrachman dan pimpinan sementara KPK, Indriyanto Seno Adji. Mereka menyaksikan aksi para pegawainya yang mengecam tindakan para pimpinan yang tidak melanjutkan penyidikan kasus Budi Gunawan.

"Kami lihat semua bisa dibarterkan. Entah apalagi yang mereka lakukan nanti. Kolaborasi apa yang dilakukan selanjutnya?" ujar salah satu pegawai yang menjadi orator di hadapan pegawai lainnya.

"Pagi ini, seluruh rakyat akan saksikan bahwa KPK lagi mati suri. Perlawanan tidak kelihatan lagi. Apa ini yang kita butuhkan?" lanjut pegawai tersebut. 

Pegawai lainnya ikut menunjukkan suara hatinya atas keputusan pelimpahan kasus itu. Ia mengatakan, Gedung KPK saat ini tengah didatangi "hantu-hantu" yang takut terhadap penegak hukum lain.

"Hari-hari ini hantu-hantu didatangkan ke gedung ini. Hantu-hantu yang takut Bareskrim. Kita tidak pernah takut! Gedung ini tidak pernah takut! Hentikan semua hantu yang datang ke gedung ini!" kata dia.

Selama para pegawainya berorasi, Ruki dan Indriyanto hanya menyimak. Aksi berakhir dengan penandatanganan petisi yang isinya penolakan pelimpahan kasus Budi ke kejaksaan.

Mereka meminta pimpinan KPK mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai langkah hukum melawan putusan praperadilan. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka Budi Gunawan tidak sah.

KPK melimpahkan penanganan perkara yang melibatkan Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Ini dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan bahwa penetapan status tersangka Budi oleh KPK tidak sah secara hukum. Namun, kejaksaan akan melimpahkan kasus itu ke Polri. (Baca: Ingin Efektif, Jaksa Agung Akan Limpahkan Kasus BG ke Polri)

Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti justru membuka peluang kasus Budi Gunawan akhirnya dihentikan penyelidikannya.

"Kalau nanti misalnya sudah masuk ke penyidikan, bisa juga di-SP3. Tapi, yang dipastikan oleh KPK dan Polri ini masih penyelidikan karena penyidikannya dibatalkan putusan praperadilan," kata Badrodin. (Baca: Dilimpahkan ke Polri, Kasus Budi Gunawan Ada Kemungkinan Dihentikan)

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian. Budi lantas menggugat penetapannya sebagai tersangka ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Darurat Sipil Tak Bisa Diterapkan saat Darurat Kesehatan

Pengamat Sebut Darurat Sipil Tak Bisa Diterapkan saat Darurat Kesehatan

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemendes PDTT Wajibkan Desa Bentuk Relawan Desa Lawan Covid-19

Nasional
Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Antisipasi Covid-19 di Lapas, Seharusnya Pemerintah Gunakan Pendekatan Wilayah

Nasional
Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Masker Kain Hanya Tangkal Virus 70 Persen, Masyarakat Diminta Tetap Jaga Jarak

Nasional
Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Penjelasan Gugus Tugas Covid-19 soal Tiga Jenis Masker dan Penggunaannya

Nasional
KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

KSP: Pembatasan Sosial Skala Besar Sudah Dijalankan Sejumlah Pemda

Nasional
Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Perangkat Desa Disarankan Lakukan Mitigasi Ekonomi Desa Hadapi Covid-19

Nasional
5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

5 Tugas Khusus Perangkat Desa untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Istana Sebut Darurat Sipil Diberlakukan jika Ada Kekacauan saat PSBB Diterapkan

Nasional
PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

PKS Minta Presiden Dengarkan Para Ahli Dalam Tangani Covid-19

Nasional
Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Masyarakat Didorong Bentuk Relawan Tanggap Covid-19 di Desa

Nasional
Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Pemerintah Mewaspadai Penyebaran Covid-19 Melalui Orang Tanpa Gejala

Nasional
Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Relaksasi Kredit untuk yang Terdampak Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X