Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Akan Ajak Bicara Kubu Hatta yang Mau Mundur

Kompas.com - 02/03/2015, 15:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis


NUSA DUA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyayangkan ada pengurus dari kubu Hatta Rajasa yang ingin mundur dari kepengurusan. Seharusnya, kata dia, tidak perlu ada kader yang mundur hanya karena persaingan memperebutkan kursi ketua umum.

"Nanti kita ajak ngomong dulu. Kamu jangan manas-manasin orang," kata Zulkifli di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Senin (2/3/2015) siang.

Zulkifli mengaku mengerti bagaimana perasaan sedih pendukung Hatta yang kalah dalam persaingan. Namun, rasa sedih itu harusnya tidak dipendam terlalu lama dan akhirnya berdampak negatif terhadap keutuhan PAN.

"Yang bergembira enggak boleh berlebihan dan yang sedih jangan lama-lama. Karena kongres sudah selesai. The game is over. Mari bersatu kembali untuk membesarkan partai kita," ucap Zulkifli.

Dia memastikan tidak akan ada satu pun kader pendukung Hatta yang dibuang dari kepengurusan DPP. Tidak ada pula pendukung Hatta yang akan dirotasi dari posisi strategis di fraksi DPR.

"Tidak ada copot-mencopot. Tidak ada pindah-pindahan. Semua aman," ucap Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo memutuskan untuk mundur dari dunia politik praktis sekalipun ia ditawari oleh Ketua Umum PAN yang baru, Zulkifli Hasan, untuk menjadi pengurus di DPP PAN. (Baca: Hatta Rajasa Kalah, Dradjad Wibowo Enggan Masuk Kepengurusan PAN)

"Kalau Hatta terpilih, saya bantu Bang Hatta mengurus partai. Kalau yang terpilih Bang Zul, saya akan istirahat mengurus partai politik praktis, tapi tetap di politik," kata Dradjad di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Senin pagi.

Adapun Tjatur Sapto Edy mempertimbangkan untuk mundur dari Ketua Fraksi PAN di DPR. "(Saya) merenungkan untuk mundur sebagai ketua fraksi," ujar Tjatur. (Baca: Setelah Dradjad, Kini Tjatur Sapto Edy Ingin Mundur)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com