Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Dradjad, Kini Tjatur Sapto Edy Ingin Mundur

Kompas.com - 02/03/2015, 15:24 WIB
Dani Prabowo

Penulis


NUSA DUA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PAN di DPR, Tjatur Sapto Edy, berencana mundur sebagai Ketua Fraksi PAN. Keputusan itu saat ini masih direnungkan oleh Tjatur.

"(Saya) merenungkan untuk mundur sebagai ketua fraksi," ujar Tjatur di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Senin (2/3/2015).

Pernyataan itu dilontarkan Tjatur saat dimintai tanggapan atas rencana Dradjad Wibowo yang juga ingin mundur. Meski demikian, Tjatur menegaskan belum mengambil langkah politik apa pun pasca-kekalahan Hatta Rajasa ini. Dirinya masih menunggu saat yang tepat untuk mengambil sikap itu.

"Ini kan baru satu hari. Masih anget, kita tunggu dingin dulu," katanya.

Satu per satu loyalis Hatta Rajasa memilih mundur dari kepengurusan PAN setelah calon ketua umum yang dijagokannya kalah dalam pemilihan di Kongres PAN IV. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo memutuskan untuk "beristirahat" dari politik praktis.

Dradjad menyatakan ingin berhenti dari kepengurusan DPP PAN sekalipun ia ditawari Ketua Umum PAN yang baru, Zulkifli Hasan, untuk menduduki posisi di kepengurusan tersebut.

"Kalau Hatta terpilih, saya bantu Bang Hatta mengurus partai. Kalau yang terpilih Bang Zul, saya akan istirahat mengurus partai politik praktis, tapi tetap di politik," kata Dradjad. (Baca: Hatta Rajasa Kalah, Dradjad Wibowo Enggan Masuk Kepengurusan PAN)

Meski memilih vakum dari kepengurusan PAN, hal itu tidak serta-merta membuatnya ingin keluar dari PAN. Dradjad menegaskan, keputusan untuk mundur dari kepengurusan telah dipikirkan sejak awal tahun ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com