Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marwah Politik Presiden

Kompas.com - 02/03/2015, 15:05 WIB

Independensi Jokowi dalam kasus pemilihan Kapolri jelas dilihat rakyat Indonesia. Benarkah Presiden tidak menjadi boneka partai ataukah Presiden adalah pelayan rakyat Indonesia menjadi terang benderang. Sekarang kita mengetahui Presiden Jokowi telah berani mengambil sikap dan tindakan politik yang merdeka dengan tidak menetapkan BG sebagai Kapolri usulan bos partai.

Marwah politik Jokowi masih akan diuji dan akan dilihat rakyat pemilih dalam hal ketegasan, kecepatan, kesederhanaan, dan kejujuran. Marwah politik Jokowi benar-benar ditunggu publik. Mampukah Presiden Jokowi menunjukkan bahwa dirinya benar adanya presiden yang cepat bertindak sebagaimana citra yang selama ini dipigurakan kepada publik seperti ketika ia menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta? Juga apakah benar sikap sederhana dan jujur itu tetap terjaga dan berimbas pada kabinet dan pejabat di bawahnya?

Jika Presiden Jokowi mampu membuktikan sikap cepat, tegas, sederhana, dan jujur tersebut bukan hanya pada dirinya, melainkan juga pada para pejabat di bawahnya, marwah politik Jokowi benar-benar akan terjaga. Namun, jika nanti di tengah jalan Presiden Jokowi ternyata kembali tidak tegas, lambat, dan tidak menindak pejabat di bawahnya yang tersangka kasus korupsi dan bergelimang harta dengan jalan tidak dibenarkan secara hukum, Presiden Jokowi kembali tersandera oleh kekuatan "politisi rabun ayam" yang tidak memiliki visi membangun bangsa ini untuk lebih baik dan menyejahterakan rakyat.

Kita kembali harus ingatkan bahwa Presiden Jokowi adalah dipilih rakyat oleh karena itu harus mengutamakan rakyat, bukan mengutamakan partai sekalipun partai telah mengusungnya menjadi capres pada Pilpres 2014. Jokowi harus benar-benar memercayai bahwa marwah politik yang dimiliki itu karena rakyat, bukan karena parpol. Presiden Jokowi boleh ditinggalkan parpol yang mengusung, tetapi bukan untuk ditinggalkan rakyat yang telah memilihnya.

Presiden harus segera turun tangan jika ada masalah bangsa yang melanda, jangan dibiarkan berlarut sehingga bangsa ini semakin kusut. Jokowi harus juga tegas dalam bersikap sekalipun berisiko tak populer di hadapan parpol. Presiden harus buktikan bahwa dirinya pilihan rakyat, bukan sekadar petugas partai.

Zuly Qodir
Sosiolog Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Peneliti Indostrategi Jakarta

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Menpan-RB Resmikan Mal Pelayanan Publik Baru, Kini Ada 206 Se-Indonesia

Nasional
Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Wapres Minta RUU Penyiaran Sejalan dengan Cita-cita Demokrasi

Nasional
HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

HAI Sawit Indonesia dan BPDPKS Gelar FGD “Peluang Ekspor Produk UKMK Sawit Indonesia untuk Dunia”

Nasional
Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Komisi I Bakal Panggil Menkominfo jika PDN Masih Bermasalah

Nasional
Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi 'Online'

Kumpulkan Pamen, KSAL Wanti-wanti Bahaya Utang Berlebih dan Kebiasaan Judi "Online"

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

KPK Akan Dalami Dugaan Aliran Dana SYL Ke Firli Bahuri

Nasional
Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Saat Bamsoet Bicara soal Amendemen Berujung Diputus Langgar Kode Etik...

Nasional
Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Divonis 9 Tahun Penjara

Nasional
Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Sri Mulyani Bakal Cek Aturan Bea Masuk Kain Usai RI Kebanjiran Tekstil Impor

Nasional
Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com