JK: Konflik KPK-Polri karena Masalah Pribadi Dicampur ke Politik dan Hukum

AMBON, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara RI memberikan pengalaman yang berharga terhadap bangsa ini.
 
"Oleh sebab itu, tidak boleh lagi terjadi penegakan hukum dicampuri dengan emosional pribadi dan politik oleh para penegak hukumnya sehingga membuat bangsa ini jatuh dalam kegaduhan berhari-hari," ujar Wapres Kalla saat membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia di halaman belakang rumah jabatan Gubernur Maluku di Kompleks Mangga Dua, Ambon, Kamis (26/2/2015) malam.
 
Rakernas dihadiri oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harrry Azhar Azis, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo, serta para gubernur dan wakil gubernur.
 
Namun, Wapres tidak memerinci aparat hukum mana yang mencampuri penegakan hukum dengan emosional pribadi dan politik itu.
 
"Inilah pengalaman yang pernah terjadi karena emosional penegak hukumnya. Insya Allah, pengalaman ini tidak akan terjadi lagi di Indonesia. Mari kita sama-sama menjaga," tambahnya.
 
Dalam catatan Kompas, penegakan hukum yang dicampuradukkan dengan emosi dan politik pribadi bisa ditelusuri dari apa yang dibeberkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menuduh adanya pertemuan rahasia beberapa kali antara Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan sejumlah elite PDI-P, seperti Hasto, terkait kemungkinan pencalonan Abraham Samad sebagai calon wapres mendampingi calon Presiden Jokowi.     
 
Menurut Hasto, setelah ternyata tak dipilih sebagai calon wapres, Abraham mengaku sudah tahu kalau dirinya tak dipilih karena sudah menyadap. Abraham juga disebut tahu siapa yang menggagalkan pencalonannya. Belakangan, Presiden Jokowi mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kepala Polri. Tiga hari setelah pencalonan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus gratifikasi rekening tidak wajar.
 
Sementara itu, saat ditanya Kompas terkait pemeriksaan Polri terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang masih berlangsung, Wapres menyatakan agar hal tersebut silakan ditanyakan kepada Polri. "Mungkin Polri masih memerlukan keterangan mereka," ujarnya. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.