Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hatta Rajasa: Tak Mungkin Khianati Teman-teman

Kompas.com - 26/02/2015, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Ketua Umum Partai Amanat Nasional periode 2010-2015 Hatta Rajasa sukses mendongkrak perolehan suara partai pada Pemilu Legislatif 2014. Setelah perolehan suara terus melorot pada dua pemilu sebelumnya, PAN di bawah Hatta meningkatkan perolehan suara hingga 53 persen. Jika pada Pemilu 2009 PAN hanya meraih 6,2 juta suara, suara PAN pada Pemilu 2014 naik menjadi 9,4 juta.

Tak hanya itu, Hatta juga menjadi kader PAN pertama yang diusung menjadi calon wakil presiden. Namun, prestasi itu tak lantas membuat Hatta ingin kembali memimpin PAN.

Awalnya, Hatta tak berpikir untuk maju lagi dalam bursa pemilihan ketua umum pada Kongres IV di Nusa Dua, Bali. Namun, setelah menimbang berbagai hal, Hatta memutuskan ikut bertarung dalam pesta demokrasi partai pada kongres yang digelar 28 Februari-2 Maret 2015 itu. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Hatta di rumahnya di bilangan Fatmawati, Jakarta, Selasa (24/2) malam.

Apa alasan mencalonkan diri lagi menjadi Ketua Umum PAN?

Sejak awal kawan-kawan daerah sudah meminta saya untuk maju kembali karena baru pada pemilu kali ini PAN mengalami titik balik, perolehan pemilu naik hingga 53 persen. Namun (saat itu), saya mengatakan tidak, saya tidak akan maju lagi. Saya katakan, silakan Pak Zul (Zulkifli Hasan) menjadi ketua umum dan saya di MPP (Majelis Pertimbangan Pusat).

Lalu, dari mana akhirnya keputusan maju lagi?

(Berdasarkan) Pertemuan sembilan tokoh PAN pada 27 November dan rapat harian setelah itu, Pak Amien (Ketua MPP PAN Amien Rais) justru mempersilakan saya maju. Karena keputusan sembilan tokoh PAN menyebutkan, didorong sebuah kompetisi yang sehat.

Saat itu saya tidak menjawab, agak shocked, bingung. Mengingat, ini di luar dua alternatif yang sebelumnya disodorkan Pak Amien, yakni continuing (menjadi ketua umum untuk periode kedua) atau changing (pergantian). Sementara teman-teman banyak yang mendorong. Dalam kebingungan itu, pada 8 Desember, saya berangkat umrah. Pulang umrah saya putuskan, bismillah saya maju.

Selain dorongan teman-teman, alasan saya maju lagi, tiada lain ingin mendedikasikan waktu saya untuk membesarkan partai, menyumbangkan pikiran dan tenaga saya untuk membesarkan partai. Sebab, saya meyakini, melalui partai ini saya bisa memberikan arti yang besar bagi bangsa dan negara.

Masalah pribadi buat saya sudah selesai, tidak ada. Saya ingin membangun kader, mencetak kader lebih baik, membesarkan partai, banyak sekali anak muda yang direkrut. Mengapa? Karena saya ingin partai ini menjadi partai terbuka, modern. Menjadi partai tengah, yakni partai nasionalis, partai kebangsaan, partai religius. Apa pun agamanya, yang penting dia religius.

Jadi benar, Anda pernah meminta Pak Zul menjadi ketua umum dan Anda Ketua MPP?

Betul, betul. Tetapi, rupanya itu tidak terkomunikasikan baik dengan Pak Amien. Kalau itu terkomunikasikan baik, ketika saya bertemu Pak Amien pada 27 November, pasti jawabannya, "Pak Hatta bagaimana kalau Ketua MPP?" Dan, dengan senang hati saya terima karena memang itu target saya. Tetapi, justru diadakan pertemuan 9 tokoh partai yang memutuskan itu (kompetisi secara demokratis).

Secara tersirat, Pak Amien ingin Anda mundur. Bagaimana?

Setelah saya memutuskan maju, muncul istilah PAN tidak punya tradisi ketua umum dua periode. Padahal, saya sendiri diminta maju di rapat harian. Sebenarnya sejak awal saya ingin di MPP.

Baru setelah rakernas (rapat kerja nasional) 7 Januari, Pak Amien mengatakan agar saya menjadi Ketua MPP. Tetapi, saat itu, saya sudah memutuskan maju sehingga saya tak bisa memutuskan sendiri. Saya bertanya kepada para pendukung. Saya katakan kepada teman-teman, bagaimana kalau saya Ketua MPP, Pak Zul ketua umum karena menurut saya itu bagus. Tetapi, ada yang menangis, ada yang emosi, segala macam. Saya putuskan tetap maju demi keutuhan partai.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com