Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keputusan Bentuk Komite Etik KPK Tergantung Hasil Pemeriksaan Pengawas Internal

Kompas.com - 09/02/2015, 21:11 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi membentuk Komite Etik atau tidak terkait laporan mengenai Ketua KPK Abraham Samad tergantung dari hasil penelusuran yang dilakukan tim pengawas internal KPK. Saat ini, tim pengawas internal masih bekerja.

"Tergantung hasil pendalaman nanti, tunggu hasil pengawas internal terkait pembentukan Komite Etik," kata Deputi Pencegahan KPK Johan Budi di Jakarta, Senin (9/2/2915).

Pada hari ini, pengawas internal KPK meminta keterangan pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto. Ia dimintai klarifikasi mengenai pernyataannya di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang menyebutkan bahwa Abraham Samad melakukan politik praktis menjelang Pemilihan Presiden 2014 dengan berinisiatif mendekati partai-partai untuk menjadikannya sebagai calon wakil presiden.

Menurut Johan, tim pengawas internal tidak berhenti pada pemanggilan Hasto. Nantinya, tim bisa memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan terkait penelusuran ini. Namun, Johan mengaku belum tahu siapa lagi yang akan dipanggil tim pengawas internal selanjutnya.

Ia juga mengatakan, KPK akan membentuk Komite Etik jika memang hasil penelusuran tim pengawas internal menemukan indikasi pelanggaran etika yang dilakukan Abraham. Setelah melakukan penelusuran, kata dia, pengawas internal akan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan KPK. Selanjutnya, Pimpinan KPK selain Abraham akan memutuskan pembentukan Komite Etik atau tidak bersama dengan penasehat KPK.

"Dan ini tentu pimpinan yang di luar diindikasikan melanggar kode etik," ujar dia.

Ada pun, Komite Etik akan terdiri dari tokoh eksternal, unsur pimpinan KPK, dan unsur penasehat KPK.

Johan juga mengatakan bahwa KPK mengapresiasi kehadiran Hasto. Menurut dia, Hasto datang dengan menyerahkan beberapa foto kepada tim pengawas internal. Kendati demikian, Johan menilai, bukti-bukti foto yang disampaikan Hasto belum cukup.

"Informasi lebih dalam tidak sekadar foto kita butuhkan dari Pak Hasto sehingga dari pengawas bisa memutuskan untuk tindaklanjutnya tentu ada mekanisme pembentukan Komite Etik," ujar dia.

Dua pekan lalu, dalam sebuah jumpa pers, Hasto menuding Abraham terlibat dalam politik praktis dengan berinisiatif mendekati partai-partai untuk menjadikannya sebagai calon wakil presiden. Hal itu juga diungkap dalam artikel di Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad". Artikel tersebut ditulis Sawito Kartowibowo. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu, termasuk tawaran bantuan dalam penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.

Abraham Samad membantah pernyataan Hasto dan menganggap tuduhan itu adalah fitnah. Ia mengakui bahwa dirinya sempat digadang-gadang menjadi cawapres. Namun, ia mengklaim tidak pernah berinisiatif untuk menjadi cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com