Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi III Ingatkan Komisi Yudisial Jangan Takuti Hakim Praperadilan BG

Kompas.com - 09/02/2015, 15:51 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengingatkan agar kehadiran komisioner Komisi Yudisial pada sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan tidak memengaruhi proses hukum tersebut. Pengawasan terhadap jalannya sidang tidak boleh mengganggu independensi hakim dalam perkara tersebut.

Dalam sidang lanjutan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/2/2015) siang, komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori datang bersama petugas protokol KY. Kedatangan Imam itu ditujukan untuk mengawasi langsung jalannya persidangan yang sempat ditunda selama sepekan tersebut.

Benny mengatakan, kehadiran komisioner KY dalam sidang tersebut tidak menjadi masalah jika tujuannya untuk mengawasi jalannya sidang dan kinerja hakim. Hal itu telah sesuai dengan fungsi KY. Namun, ia mengingatkan agar kehadiran komisioner KY itu tidak ditujukan untuk memengaruhi hakim.

"Pengawasan Komisi Yudisial tidak boleh mengganggu sampai menyentuh prinsip yang paling pokok, yaitu independesi hakim. Jangan sampai mengawasi untuk menakuti hakim," kata Benny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.

Benny mengatakan, siapa pun, termasuk KY, harus menghargai hakim yang memimpin jalannya sidang tersebut. Demikian pula ketika hakim mengambil keputusan atas praperadilan itu. "Apa pun keputusannya, kita harus hormat, diterima ataupun ditolak," ujar Benny.

Imam Anshori hadir di ruang sidang sekitar pukul 12.10 WIB atau dua jam setelah sidang dimulai. Didampingi protokol KY, Imam yang mengenakan kemeja batik coklat duduk di kursi barisan depan sidang. Adapun empat staf bagian pemantauan KY duduk menyebar di kursi belakang Imam. Mereka tampak serius mengikuti jalannya persidangan sambil sesekali mencatat fakta persidangan ke dalam buku kecil yang mereka bawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com