Pengamat: Ada Yurisprudensi Penetapan Tersangka Tak Dapat Dipraperadilankan

Kompas.com - 08/02/2015, 16:29 WIB
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015). Sebelumnya Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tekait dugaan rekening gendut Polri.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan memberikan keterangan kepada wartawan usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2015). Sebelumnya Komjen Pol Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tekait dugaan rekening gendut Polri.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen hukum pidana Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bonaprapta, mengingatkan agar hakim yang menangani sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan melihat putusan praperadilan kasus bioremediasi Chevron.

Dalam kasus itu, hakim praperadilan yang mengabulkan permohonan atas penetapan status tersangka mendapat hukuman disiplin dari Mahkamah Agung.

"Dalam sidang praperadilan kasus Chevron, hakim mengabulkan permohonan. Tetapi hakim akhirnnya dihukum oleh MA, karena MA menganggap bahwa penetapan tersangka tidak bisa dipraperadilankan," kata Ganjar dalam diskusi bertajuk 'Praperadilan Komjen BG Dalam Konsep Hukum Acara Pidana Indonesia' di Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat seebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Budi mengajukaan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menjelaskan, tata cara pengajuan permohonan praperadilan diatur di dalam hukum formil dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam pasal tersebut, tidak memungkinkan penetapan tersangka dijadikan sebagai objek praperadilan. Sementara itu, dalam permohonan praperadilan yang diajukan Budi, ia menggunakan Pasal 95 KUHAP yang mengatur secara spesifik mengenai ganti rugi dan rehabilitasi.

"Dalam Pasal 95 KUHAP memang ada frasa, 'tindakan lain,' yang mungkin dianggap sebagai pintu masuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka BG melalui mekanisme ganti rugi. Masalahnya, penjelasan Pasal 95 KUHAP mengatur secara limitatif frasa 'tindakan lain' tersebut yaitu, penggeledahan dan penyitaan, jadi jelas tidak ada penetapan tersangka yang dapat dimintakan ganti rugi sebagaimana disebut Pasal 95 KUHAP," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ganjar menambahkan, dalam konteks teori hukum terdapat adagium yang menyatakan jika selama tidak ada larangan dan kewajiban berlakulah norma kebolehan.

Namun, konteks tersebut hanya berlaku pada hukum pidana materil atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). "Kita harus taat asas hukum, jadi jangan dibuat tafsiran yang berbeda dari yang sudah disebutkaan dalam aturannya. Intinya, untuk hukum acara atau hukum formil tidak dapat ditafsirkkan lain selain dari apa yang tertera di dalamnya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawasan Mahkamah Agung memberikan sanksin kepada hakim PN Jakarta Selatan, Suko Harsono yang mengeluarkan putusan praperadilan atas kasus bioremediasi Chevron dengan tersangka Bachtiar Abdul Fatah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X