Usman: Jokowi Lovers Sulit Kritis Padahal Presiden Tak Berbuat Banyak Atasi Kriminalisasi

Kompas.com - 08/02/2015, 16:15 WIB
Aktivis yang juga kuasa hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid Kompas.com/SABRINA ASRILAktivis yang juga kuasa hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid
|
EditorDesy Afrianti
JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid melontarkan kegeramannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap lambat mengambil sikap untuk mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI (Polri).

Parahnya, kelambatan sikap Presiden itu tak menggerakkan masyarakat mendorong Jokowi untuk tegas mengambil keputusan. Sebaliknya, Usman menyayangkan masih banyaknya kelompok yang takut mengkritik Jokowi.

"Karena pilpres yang lalu, banyak di antara kita terbelah karena ada yang menjadi relawan Jokowi, sehingga sulit memberikan kritik kepada Jokowi. Mereka ini Jokowi lovers, Jokowi
true believers yang menganggap Jokowi orang baik dan hanya dikelilingi orang jahat," ujar Usman saat berorasi di acara deklarasi gerakan Berjamaah Lawan Korupsi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Usman menilai bahwa semua lapisan masyarakat seharusnya bergerak menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi termasuk KPK.

Saat ini, kata dia, upaya pemberantasan korupsi tengah terancam dengan kelompok oligarki partai hingga kelompok pengusaha yang sudah merampok sumber daya alam Indonesia sejak zaman Orde Baru.

Di saat kritis ini, Usman melihat Jokowi memilih melakukan pembiaran. "Jokowi tidak bersikap banyak untuk menghentikan kriminalisasi BW. Kepada Buya Syafii maarif, Jokowi akan batal melantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, tetapi apa ada kejelasan apakah penggantinya adalah yang baik," ucap dia. [Baca: Syafii Maarif: Presiden Telepon Saya Bilang Tak Akan Lantik Budi Gunawan]

Usman pun berapi-api saat menyebut kondisi saat ini tengah dikelilingi oleh orang-orang yang ingin melemahkan KPK.

Dia menyebut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang justru sarat kepentingan dan juga institusi kepolisian di mana polisi-polisi baik justru tersingkir dan yang berkuasa justru polisi buruk yang mengkriminalisasi kasus Bambang.

"Apa kita diam? Kita harus bela BW dan buktikan bahwa tindakan kepolisian untuk menangkap BW adalah kesewenangan, karena BW dianggap jantung KPK!" kata Usman yang selama ini dikenal sebagai aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X