Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usman: Jokowi Lovers Sulit Kritis Padahal Presiden Tak Berbuat Banyak Atasi Kriminalisasi

Kompas.com - 08/02/2015, 16:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Bambang Widjojanto, Usman Hamid melontarkan kegeramannya terhadap Presiden Joko Widodo yang dianggap lambat mengambil sikap untuk mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian RI (Polri).

Parahnya, kelambatan sikap Presiden itu tak menggerakkan masyarakat mendorong Jokowi untuk tegas mengambil keputusan. Sebaliknya, Usman menyayangkan masih banyaknya kelompok yang takut mengkritik Jokowi.

"Karena pilpres yang lalu, banyak di antara kita terbelah karena ada yang menjadi relawan Jokowi, sehingga sulit memberikan kritik kepada Jokowi. Mereka ini Jokowi lovers, Jokowi
true believers yang menganggap Jokowi orang baik dan hanya dikelilingi orang jahat," ujar Usman saat berorasi di acara deklarasi gerakan Berjamaah Lawan Korupsi di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (8/2/2015).

Usman menilai bahwa semua lapisan masyarakat seharusnya bergerak menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi termasuk KPK.

Saat ini, kata dia, upaya pemberantasan korupsi tengah terancam dengan kelompok oligarki partai hingga kelompok pengusaha yang sudah merampok sumber daya alam Indonesia sejak zaman Orde Baru.

Di saat kritis ini, Usman melihat Jokowi memilih melakukan pembiaran. "Jokowi tidak bersikap banyak untuk menghentikan kriminalisasi BW. Kepada Buya Syafii maarif, Jokowi akan batal melantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri, tetapi apa ada kejelasan apakah penggantinya adalah yang baik," ucap dia. [Baca: Syafii Maarif: Presiden Telepon Saya Bilang Tak Akan Lantik Budi Gunawan]

Usman pun berapi-api saat menyebut kondisi saat ini tengah dikelilingi oleh orang-orang yang ingin melemahkan KPK.

Dia menyebut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno yang justru sarat kepentingan dan juga institusi kepolisian di mana polisi-polisi baik justru tersingkir dan yang berkuasa justru polisi buruk yang mengkriminalisasi kasus Bambang.

"Apa kita diam? Kita harus bela BW dan buktikan bahwa tindakan kepolisian untuk menangkap BW adalah kesewenangan, karena BW dianggap jantung KPK!" kata Usman yang selama ini dikenal sebagai aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com