Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Dicurigai Titipan Partai Gantikan Budi Gunawan

Kompas.com - 06/02/2015, 12:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Publik diminta mengawasi proses seleksi kepala Polri baru jika nantinya Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan calon kepala Polri terpilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Di antara empat calon kepala Polri yang akan diajukan Komisi Kepolisian Nasional, salah satu calon, yakni Komjen Budi Waseso, dianggap titipan partai politik.

"Saya curiga Budi Waseso ini sama saja dengan Budi Gunawan, sama-sama titipan partai," kata pegiat antikorupsi, Jerry Sumampow, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (6/2/2015) siang.

Jerry mengatakan, dalam posisi saat ini, Presiden memang sudah tidak memungkinkan untuk melantik Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Sebab, penolakan publik terhadap Budi Gunawan sudah sangat luas setelah yang bersangkutan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. Oleh karena itu, dimunculkan strategi baru.

"Jadi, Budi Gunawan enggak mungkin diselamatkan. Orangnya Budi Gunawan mengusulkan nama lain dan itu dilakukan lewat jalurnya Kompolnas," ucap Jerry. 

Salah satu indikasinya, kata Jerry, dapat terlihat dari penangkapan dilanjutkan penetapan tersangka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, beberapa waktu lalu. Penangkapan itu dilakukan oleh Bareskrim Polri yang saat itu baru dipimpin oleh Budi Waseso.

Menurut dia, sangat terlihat penangkapan Bambang itu adalah bentuk pembalasan dari penetapan Budi sebagai tersangka oleh KPK.

"Yang kita tahu, Budi Waseso kan opini kita sudah jelas karena orang yang bermasalah. Kita tak usah tahu terlalu dalam, kita sudah tahu ada problem. Menangkap pejabat KPK saja tidak ada koordinasi dnegan pimpinannya (Wakil Kapolri Badrodin Haiti)," ucap dia. (Baca: KPK: Wakapolri Sebut Tidak Benar Bareskrim Tangkap Bambang Widjojanto)

Kompolnas mempersiapkan empat calon kepala Polri yang baru. Jika Presiden memutuskan tidak melantik Budi Gunawan dan melakukan proses ulang calon kepala Polri, Kompolnas tinggal menyerahkan keempat calon tersebut kepada Presiden.

Empat nama yang persiapkan oleh Kompolnas salah satunya adalah Budi Waseso. (Baca: Jika Budi Gunawan Tak Dilantik, Ini Empat Calon Kapolri yang Diusulkan Kompolnas)

Pada awal karier Budi sebagai Kabareskrim, penyidik Bareskrim langsung menangani kasus yang mendapat sorotan publik, yakni terkait para pimpinan KPK. Bareskrim menetapkan tersangka Bambang Widjojanto setelah melakukan penangkapan.

Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikan terhadap penangkapan Bambang. Hasilnya, ada bukti awal yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM. (Baca: Komnas HAM Simpulkan Penangkapan Bambang Widjojanto Melanggar HAM)

Bareskrim Polri juga sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) terhadap Ketua KPK Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK Adnan Padu Praja. Meski demikian, belum ada penetapan tersangka kepada keduanya. (Baca: Bareskrim Terbitkan Sprindik Abraham dan Adnan Pandu)

Kepada wartawan, Budi Waseso mengaku siap bila dirinya ditunjuk sebagai kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo. (Baca: Baru Jabat Kabareskrim, Budi Waseso Mengaku Siap Jadi Kapolri)

"Prajurit Polri, siapa pun orangnya, mengemban amanah dan perintah yang disampaikan melalui pimpinan Polri oleh negara. Ya, saya siap. Kita tidak boleh menolak tugas dan tanggung jawab," ujar Budi, saat ditemui seusai upacara kenaikan pangkat di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2015).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com