Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Independen Heran Budi Waseso Masuk Bursa Calon Kapolri

Kompas.com - 05/02/2015, 19:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tim Independen mempertanyakan alasan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memasukkan nama Komisaris Jenderal Budi Waseso sebagai calon kepala Polri baru yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo apabila pelantikan Komjen Budi Gunawan dibatalkan. Pasalnya, Budi Waseso baru satu kali menjadi kepala polda, yakni Kapolda Gorontalo, dan belum pernah sekali pun menjadi kepala polda di kepolisian daerah yang bertipe A.

"Selama ini belum ada kepala Polri yang belum pernah menjadi kepala polda tipe A. Pak Timur Pradopo misalnya, dari bintang dua langsung jadi komjen dan akhirnya kepala Polri, dia sudah pernah jadi Kapolda Metro Jaya. Demikian juga dengan Pak Sutarman yang pernah menjadi Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya," ujar anggota Tim Independen KPK-Polri, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi wartawan.

Menurut Bambang, pengalaman seorang calon kepala Polri menjadi kepala polda di wilayah tipe A sangat penting. Pasalnya, kepala polda di daerah itu dianggap sudah melalui berbagai persoalan yang sangat kompleks sehingga bisa lebih siap menjadi kepala Polri yang akan dihadapkan persoalan lebih rumit.

"Umumnya kepala Polri yang sudah memimpin polda besar itu memiliki pengalaman kuasa wilayah, kamtibmas, dan manajemen yang baik. Ancaman di tipe A kan juga lebih kompleks. Bandingkan saja Kapolda Sumatera Utara dengan Gorontalo (tempat tugas Budi Waseso). Tentu beda," ucap dia.

Budi Waseso tercatat pernah menjadi Kapolda Gorontalo dengan pangkat brigadir jenderal pada tahun 2012. Ia hanya bertugas setahun lebih di wilayah tersebut, selanjutnya ia ditarik ke Mabes Polri pada September 2013, dan naik pangkat menjadi inspektur jenderal.

"Kalau kepala Polri ternyata orang yang belum pernah di tipe polda besar, jelas mengkhawatirkan. Makanya, tidak usahlah memaksakan diri," papar Bambang lagi. (Baca: Tim Independen: Kompolnas Tidak Berhak Ajukan Nama Calon Kapolri)

Pengamat kepolisian dari Universitas Indonesia ini pun meminta agar Presiden Jokowi meminta pertimbangan Polri dalam mengajukan calon kepala Polri. Polri melalui Dewan Kepangkatan dan Pejabat Tinggi (Wanjakti) memiliki data yang lengkap semua perwira tinggi Polri. Polri, lanjut dia, bisa menyaring kader-kader terbaiknya, dan tak hanya berdasarkan pada jenjang kepangkatan.

"Wanjakti itu benar-benar seleksinya, ada masalah syarat penugasan sudah berapa kali menjadi kapolda, lalu prestasi kerja hingga evaluasi, ada di situ semua. Kalau misalnya ada 10 orang bintang tiga, diseleksi lagi, di situ siapa yang pernah jadi kapolda, tipe apa, kalau tipe A tentu menjadi prioritas. Maka dari itu, Wanjakti Polri harus dilibatkan dalam setiap pencalonan kepala Polri," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com