Kompas.com - 02/02/2015, 15:00 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberi arahan pada bupati wilayah Sulawesi, Papua dan Papua Barat, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (29/1/2015). KOMPAS/HERU SRI KUMOROPresiden Joko Widodo saat memberi arahan pada bupati wilayah Sulawesi, Papua dan Papua Barat, di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (29/1/2015).
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS
 — Sebagai Presiden, Joko Widodo memiliki kewenangan untuk memilih dan mengganti kepala Polri kapan saja, tidak peduli ada kasus hukum atau tidak. Oleh karena itu, Presiden tidak perlu menunggu hasil permohonan praperadilan jika bermaksud mengganti calon kepala Polri yang kini disandang oleh Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Jadi, dengan mengganti pencalonan Budi Gunawan, bukan berarti Presiden melakukan intervensi. Proses praperadilan tidak terkait dengan kewenangan Presiden untuk mengganti calon Kapolri," kata mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Minggu (1/2/2015), di Jakarta.

Sidang permohonan praperadilan terkait penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi digelar hari Senin ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sarpin Rizaldi menjadi hakim tunggal yang akan menangani sidang praperadilan ini.

Menurut Denny, Budi Gunawan tidak bisa dipertahankan sebagai calon kepala Polri. Ini karena KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara sehingga Budi Gunawan pasti akan menjadi terdakwa yang akan disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi. "Patut diingat, KPK tidak pernah kalah di persidangan. Tersangka yang dibawa KPK ke pengadilan akhirnya selalu terbukti bersalah," katanya.

Tidak lama

Ketua Tim Konsultatif Independen, yang dibentuk Presiden Jokowi terkait kasus KPK dan Polri, Ahmad Syafii Maarif, yakin, Presiden tidak akan terlalu lama mengambil keputusan terkait calon kepala Polri. Hal ini karena konstelasi politik mulai membaik setelah Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh berpengaruh. Tokoh yang dimaksud antara lain Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto dan Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie, yang menemui Presiden Jokowi pada Kamis pekan lalu.

"Pertemuan dengan sejumlah tokoh politik itu sangat positif. Presiden memiliki modal besar untuk mengambil keputusan. Saya yakin, tidak terlalu lama lagi Presiden akan mengambil keputusan," kata Syafii Maarif.

Menurut dia, penentuan pemimpin Polri jadi berlarut-larut karena ada tarik-menarik kepentingan partai politik. Ini membuat Presiden menghitung dengan cermat langkah yang akan diambil. "Presiden peka. Namun, karena tekanan luar biasa, dia berhati-hati mengambil sikap," ujar Syafii Maarif.

Meski demikian, lanjutnya, pemimpin Polri definitif perlu segera diputuskan agar tak terjadi pembusukan politik.

Tim Konsultatif Independen yang berjumlah sembilan orang pekan lalu telah menyerahkan lima butir rekomendasi terkait kasus KPK dan Polri. Salah satu isi rekomendasi itu adalah minta Presiden menarik Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri.

Adrianus Meliala, anggota Komisi Kepolisian Nasional, mengatakan, permohonan praperadilan akan menjadi momentum terbaik Presiden untuk mengambil sikap.

Adrianus yakin, dalam waktu tiga kali persidangan praperadilan, Presiden sudah dapat mengambil sikap. Tiga kali persidangan itu, menurut dia, akan memakan waktu sekitar dua minggu. Bahkan, jika persidangan berlangsung lancar, proses praperadilan bisa selesai dalam waktu satu minggu. (NDY/FAJ)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Jokowi Klaim Angka Kesembuhan Covid-19 Indonesia di Atas Rata-rata Asia dan Dunia

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Mendagri Minta Kepala Daerah Jadi Role Model Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Menteri PPPA: Poligami Tanpa Pengetahuan, Awal Mula Perlakuan Salah kepada Perempuan

Nasional
Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Mendagri: Penambahan Kasus Positif Covid-19 Harus Jadi Perhatian Pemda Setiap Hari

Nasional
Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Jokowi Minta Pengembangan Industri Mobil Listrik Dipercepat

Nasional
Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X