Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Dunia" Sudah Terbalik, Sekarang KMP yang Dukung Jokowi

Kompas.com - 01/02/2015, 20:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Refly Harun, melihat posisi PDI Perjuangan akan terjepit bila melawan opini publik terkait calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan.

Publik menginginkan Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri karena berstatus tersangka KPK.

"Yang terjepit PDI-P kalau melawan opini publik, tadinya solid malah terjepit sendiri. Dua bulan ke depan, yang sering memuji Jokowi adalah KMP (Koalisi Merah Putih)," kata Refly di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (1/2/2015).

Terlebih lagi, kata Refly, kini KMP menyatakan mengikuti keputusan Presiden Jokowi mengenai nasib Budi Gunawan.

"'Dunia' sudah menjadi terbalik," ujarnya.

KMP adalah koalisi partai politik di DPR yang dinilai sejumlah pihak sebagai oposisi kerap mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut Refly, sikap paling aman yang diambil Presiden Joko Widodo adalah tidak melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kepala Polri dilihat dari aspek hukum, publik, dan politik.

‎"Paling aman tidak melantik, apalagi dengan safari (Jokowi), Prabowo, Habibie, atau Ical dan SBY. Ini bukan Jokowi, tapi PDI-P yang terjepit," tuturnya. (Baca: Tatapan Prabowo dan "Penghormatan" Jokowi di Istana Bogor)

Refly mengungkapkan, sejarah KPK mendapatkan perlawanan saat berhadapan dengan Polri seperti kasus Kompol Novel. ‎ Untuk itu, kata Refli, jalan terbaik dengan membuang akar permasalahan di Polri dan KPK.

"Dukung KPK (lakukan) penyidikan seprofesional mungkin untuk Budi Gunawan, lalu dukung Polri menyelesaikan kasus Bambang Widjojanto," ungkapnya. (Baca: Lima Pesan dari Pertemuan Jokowi-Prabowo)

Sinyal KMP akan "seiring" dengan Jokowi ditunjukkan dengan kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke Istana Bogor menemui Jokowi.

Prabowo dalam keterangan persnya mendukung langkah Jokowi menetapkan calon kepala Polri pilihannya. (Baca: Prabowo Dukung Apa Pun Keputusan Jokowi soal Budi Gunawan) (Ferdinand Waskita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Konflik Papua: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

Nasional
Para 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Para "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah serta Deretan Aset yang Disita

Nasional
Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Soal Kelas BPJS Dihapus, Menkes: Dulu 1 Kamar Isi 6-8 Orang, Sekarang 4

Nasional
Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Babak Baru Kasus Vina Cirebon: Ciri-ciri 3 Buron Pembunuh Diungkap, Polri Turun Tangan

Nasional
Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Wacana Kabinet Gemuk: Kemunduran Reformasi Birokrasi?

Nasional
Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Gaya Pemerintahan Prabowo Diharap Tidak Satu Arah Seperti Orde Baru

Nasional
Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Gaya Kepemimpinan Prabowo yang Asli

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup 'Jetset'

[POPULER NASIONAL] PDI-P Anggap Pernyataan Prabowo Berbahaya | Ketua KPU Jelaskan Tudingan Gaya Hidup "Jetset"

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan 'Checks and Balances'

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, PKB Ingatkan "Checks and Balances"

Nasional
Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Prabowo Yakin Pemerintahannya Lanjutkan Proyek IKN dengan APBN

Nasional
Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com