Kabareskrim Tak Terima Anaknya Dikaitkan Konflik KPK-Polri

Kompas.com - 31/01/2015, 17:17 WIB
Kepala Bareskrim Polri Irjen (Pol) Budi Waseso, saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2015). KOMPAS.com/Abba GabrillinKepala Bareskrim Polri Irjen (Pol) Budi Waseso, saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2015).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bareskrim Polri Inspektur Jenderal Budi Waseso tidak terima anaknya dikaitkan dengan polemik yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

"Janganlah, ini kan pelanggaran HAM kepada anak saya. Jadi, jangan dipelesetkan ke arah sana, kasihan mereka yang tidak tahu apa-apa," ujar Budi saat ditemui di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Sabtu (31/1/2015).

Sebelumnya, beredar kabar bahwa anak dari calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan memiliki hubungan dekat dengan anak Budi Waseso. Atas kabar tersebut, Budi Waseso disebut-sebut lebih menunjukkan keberpihakan kepada Budi Gunawan yang sedang terkait kasus hukum dengan KPK.

Meski demikian, saat ditanyakan mengenai kebenaran hubungan dekat tersebut, Budi Waseso enggan menjelaskannya kepada wartawan. Ia hanya meminta agar kabar tersebut tidak dikaitkan dengan permasalahan antara KPK dan Polri.

"Masalah ini jangan dilebarkan ke mana-mana. Jadi, fokus pada permasalahan pokok saja. Itu tidak baik. Kita harus menjunjung tinggi hak asasi semua orang," kata Budi.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

UPDATE 21 September: 96,1 Persen Kabupaten/Kota di Indonesia Terpapar Covid-19

Nasional
MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

MAKI: Kasus Djoko Tjandra Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X