Membangun NU, Membangun Indonesia

Oleh: M Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS - Tak dimungkiri, peran Nahdlatul Ulama sangat besar dalam mengawal toleransi kehidupan majemuk masyarakat Indonesia. Namun, peran NU dicemaskan tergerus seiring melemahnya soliditas dan daya tahan NU akibat kemiskinan struktural massa NU di pedesaan. Pemerintah harus membantu memperkuat kapasitas perekonomian dan pendidikan warga nahdliyin mengingat membangun NU sama dengan membangkitkan kejayaan Indonesia.

Sejak didirikan pada 31 Januari 1926 dan dipimpin KH Hasyim Asy'ari, Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama tak pernah lepas dari dinamika kehidupan Indonesia.

NU-lah yang menghidupkan kembali gerakan pribumisasi Islam, seperti yang dilakukan Wali Songo pada abad ke-14. NU juga ikut memobilisasi perlawanan menghadapi imperialis melalui resolusi jihad yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945.

Di dunia politik, NU pernah menjadi partai politik yang pada Pemilu 1955 mengumpulkan suara terbanyak ketiga secara nasional.

Namun, sejak 1984, NU kembali ke khittah-nya sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang bertujuan menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja) yang disesuaikan dengan kultur masyarakat dalam bingkai nasionalisme dan Negara Kesatuan RI.

Sejak inilah NU kemudian banyak memelopori gerakan Islam kultural dan penguatan masyarakat sipil. Paham Aswaja yang dianut serta disosialisasikan keluarga besar NU dapat diterima masyarakat Indonesia karena menonjolkan sikap toleran dan moderat.

Di bidang akidah, misalnya, NU mengambil jalan tengah antara ekstrem aqli (rasionalis) dan ekstrem naqli (skripturalis). Itu karena sumber pemikiran NU berasal dari Al Quran, Sunah, kemampuan pikir, dan realitas empirik. Pola pikir tersebut dirujuk dari teolog besar Islam seperti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi.

Di bidang fikih, NU juga menerima semua mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Adapun di bidang tasawuf, NU mengintegrasikan tasawuf dan syariat seperti metode ajaran Imam al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi.

Dengan pola dan paham seperti itu, NU pun berkembang dalam masyarakat Indonesia yang didominasi rakyat jelata yang hidup di pedesaan sebagai petani, terutama di tanah Jawa.

Kiai menjadi sentral dalam pergerakan NU bersama dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Hingga era Orde Baru, masyarakat agraris dan pesantren di desa-desa yang notabene basis pendukung NU masih mendapat tempat dan perhatian dalam roda pembangunan.

Namun, arus globalisasi dan kapitalisasi yang makin kencang sejak era reformasi telah memarjinalkan sektor pedesaan.

Kemajuan teknologi dan komunikasi membuat sektor industri dan jasa lebih berkembang ketimbang sektor tradisional seperti pertanian. Ditambah lagi dengan ketidakmampuan pemerintah mempertahankan dan mengembangkan keunggulan agraris Indonesia.

Semakin lama, sektor pertanian pun semakin terpinggirkan, tecermin dari kontribusinya yang terus menyusut terhadap produk domestik bruto (PDB).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB turun dari 15,6 persen pada 2000 menjadi 14,4 persen pada 2013. Sementara pada periode yang sama, kontribusi sektor jasa naik dari 9,3 persen menjadi 11 persen.

Seiring dengan itu, kesenjangan pendapatan antara desa dan kota cenderung meningkat, yang tecermin dari angka rasio gini. Pada 2013, rasio gini Indonesia mencapai 0,41 (skala 0-1), naik dibandingkan dengan lima tahun lalu yang sebesar 0,35.

Akibat kondisi tersebut, NU kemungkinan besar menjadi pihak yang terdampak signifikan. Sebab, di wilayah-wilayah yang termarjinalisasi itulah basis pendukung NU berada.

Jumlah warga NU saat ini diperkirakan 40 juta orang. Adapun berdasarkan survei nasional LSI 2013, jumlah warga nahdliyin mencapai 36,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

Mayoritas nahdliyin tinggal di pedesaan, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Berdasarkan data BPS per September 2014, Jatim dan Jateng merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, masing-masing 4,74 juta orang dan 4,56 juta orang.

Dari 4,74 juta orang miskin di Jatim, yang merupakan basis utama pendukung NU, sebanyak 3,21 juta orang atau 68 persen tinggal di pedesaan.

Gambaran itu sedikit banyak menunjukkan bahwa sebagian besar warga NU kini terjerat kemiskinan. "Itulah mengapa banyak yang bilang, NU itu nasabnya bagus, tapi nasibnya tidak," seloroh KH Hasyim Muzadi, mantan Ketua Umum PBNU.

Kondisi ini, jika dibiarkan, tentu akan berbahaya. Sebab, kemiskinan berpotensi menggerus soliditas NU. Massa NU yang terpinggirkan dan hidup dalam kemiskinan lama-kelamaan akan kehilangan kepercayaan, baik terhadap NU maupun pemerintah.

Untuk mengatasi hal tersebut, tidak ada jalan lain kecuali memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Tugas ini bukan semata tugas PBNU, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, pemerintah dan negara juga memetik manfaat dari peran yang dimainkan NU selama ini.

Bagi pemerintah, saat ini merupakan momentum yang tepat untuk mengeluarkan warga NU dan juga masyarakat keseluruhan dari jerat kemiskinan.

Dengan pengurangan subsidi bahan bakar minyak, pemerintah memiliki ruang fiskal sekitar Rp 155 triliun. Dalam RAPBN Perubahan 2015, dana itu akan dialokasikan untuk program pembangunan, penanggulangan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan.

Untuk sektor pertanian, misalnya, pemerintah menambah alokasi Rp 16,92 triliun. Dana tersebut untuk mendukung kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah juga menambah alokasi dana desa, yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam RAPBN-P 2015, dana desa ditambah Rp 11,7 triliun sehingga total menjadi Rp 20,7 triliun.

Selain itu, dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo, sejumlah warga nahdliyin dipercaya menempati pos-pos strategis yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Sebut saja Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa yang ditunjuk menjadi Menteri Sosial. Lalu ada Marwan Jafar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga; dan Hanif Dhakiri sebagai Menteri Tenaga Kerja.

Dukungan pemerintah tersebut akan bersimultan dengan program-program pemberdayaan yang dilakukan NU.

Muslimat NU, misalnya, tengah mengembangkan 10 balai latihan kerja sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Balai latihan kerja itu mengajarkan keterampilan bordir, menjahit, katering, dan sebagainya. Muslimat NU juga mengelola 131 koperasi primer dan program life skill di 84 provinsi.

Di bidang pendidikan, Muslimat NU memiliki 9.800 taman kanak-kanak, 13.450 taman pendidikan Al Quran, 1.500 pusat kegiatan belajar masyarakat, 4.600 pendidikan anak usia dini, dan 36.000 majelis taklim.

Selain meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi, pemerintah dan PBNU juga dituntut meningkatkan kapasitas sumber daya manusia warga NU.

Tradisi memadukan ilmu agama tradisional dengan ilmu pengetahuan modern harus terus ditanamkan dalam kehidupan nahdliyin. Sebab, jika hanya mengandalkan ilmu agama, nahdliyin akan tertinggal arus perubahan.

Dengan bekal akhlak dan ilmu pengetahuan yang mumpuni, ditambah sikap toleran dan moderat, generasi muda NU niscaya akan membawa Indonesia mencapai cita-cita hidup adil, makmur, dan sejahtera.