Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Independen Minta Budi Gunawan Mundur sebagai Calon Kapolri

Kompas.com - 28/01/2015, 14:24 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua tim independen Syafii Maarif mengungkapkan, pihaknya sudah menyampaikan sejumlah masukan kepada Presiden Joko Widodo perihal kisruh antara Polri dan KPK. Salah satunya ialah agar pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai kepala Polri dibatalkan. Tim juga meminta Budi mengundurkan diri dari pencalonan itu.

"Yang paling bagus, BG mundur dari pencalonan dan itu mungkin akan terjadi," kata Syafii di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu menyatakan, suara tim independen bulat menginginkan hal itu dilakukan oleh Presiden. Dia menilai, wacana yang berkembang agar Budi Gunawan dilantik dan kemudian diberhentikan sulit dilakukan.

"Bagi saya, itu berat sekali. Dilantik, lalu diminta berhenti, kalau tidak mau berhenti kan repot itu. DPR itu punya (langkah) apa sendiri bukan? Politik itu," kata Syafii.

Menurut Syafii, atas saran dari tim independen ini, Jokowi akan mengambil keputusan dalam waktu dekat. Dia berharap Jokowi bisa membuat sikap pada akhir Januari.

Jokowi, sebut Syafii, juga harus berani mengambil risiko jika tidak melantik Budi. Dia menyadari keputusan tersebut akan mengganggu hubungan eksekutif dan legislatif.

"Yang penting komunikasi politiknya dan sepertinya Presiden optimistis," ucap Syafii.

Kalangan DPR mendesak Presiden Jokowi segera mengambil sikap terkait pelantikan kepala Polri. Setelah Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan, kepemimpinan Polri diserahkan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com