Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi, Pilih Bergabung dengan Mereka yang Nikmati Kekuasaan atau Bersama Rakyat?"

Kompas.com - 27/01/2015, 18:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo didorong untuk mengambil sikap tegas terkait kisruh antara KPK dan Polri setelah ditetapkannya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka untuk kasus yang berbeda.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, Jokowi tidak perlu takut berhadapan dengan partai pendukungnya demi mengutamakan suara rakyat.

"Tidak bisa kita jadi Presiden itu menyenangkan semua orang, itu tidak bisa. Nabi pun tidak bisa menyenangkan semua orang, apalagi presiden. Jokowi harus mendengarkan kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat," kata Kristiadi, seusai menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar harian Kompas, di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Kristiadi mengatakan, Jokowi dapat memilih satu keputusan dari dua opsi yang tersedia, yaitu membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai kehendak publik atau tetap melantiknya seperti keinginan partai-partai pendukung dan DPR RI.

Sejalan dengan itu, kata Kristiadi, keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi dapat menjadi ujian terkait dukungan publik pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. (Baca: LSI: Mayoritas Publik Ingin Segera Ada Kapolri Definitif untuk Cegah Perpecahan Polri)

Ia yakin, mayoritas publik ingin Jokowi membuktikan janji pada pemberantasan korupsi dengan cara membatalkan pelantikan Budi. (Baca: Survei LSI: Mayoritas Konstituen KIH dan KMP Tak Ingin Jokowi Ditekan Lantik Budi)

"Bergabung dengan mereka yang ingin menikmati kekuasaan atau mari bersama rakyat walaupun risikonya ada. Jadikan ini momentum, sebetulnya berapa besar kekuatan masyarakat yang mau melawan kezaliman ini," ujarnya.

Hingga saat ini, Jokowi belum memutuskan terkait pergantian Kapolri. Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalangan DPR mendesak Jokowi segera mengambil sikap. (Baca: Soal Pelantikan Kapolri, Komisi III Beri Waktu Jokowi hingga Awal Februari)

Setelah Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai Kapolri, kepemimpinan Polri diserahkan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com