Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jokowi, Pilih Bergabung dengan Mereka yang Nikmati Kekuasaan atau Bersama Rakyat?"

Kompas.com - 27/01/2015, 18:29 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo didorong untuk mengambil sikap tegas terkait kisruh antara KPK dan Polri setelah ditetapkannya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan calon kepala Polri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka untuk kasus yang berbeda.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, Jokowi tidak perlu takut berhadapan dengan partai pendukungnya demi mengutamakan suara rakyat.

"Tidak bisa kita jadi Presiden itu menyenangkan semua orang, itu tidak bisa. Nabi pun tidak bisa menyenangkan semua orang, apalagi presiden. Jokowi harus mendengarkan kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat," kata Kristiadi, seusai menjadi pembicara dalam diskusi yang digelar harian Kompas, di Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Kristiadi mengatakan, Jokowi dapat memilih satu keputusan dari dua opsi yang tersedia, yaitu membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai kehendak publik atau tetap melantiknya seperti keinginan partai-partai pendukung dan DPR RI.

Sejalan dengan itu, kata Kristiadi, keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi dapat menjadi ujian terkait dukungan publik pada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. (Baca: LSI: Mayoritas Publik Ingin Segera Ada Kapolri Definitif untuk Cegah Perpecahan Polri)

Ia yakin, mayoritas publik ingin Jokowi membuktikan janji pada pemberantasan korupsi dengan cara membatalkan pelantikan Budi. (Baca: Survei LSI: Mayoritas Konstituen KIH dan KMP Tak Ingin Jokowi Ditekan Lantik Budi)

"Bergabung dengan mereka yang ingin menikmati kekuasaan atau mari bersama rakyat walaupun risikonya ada. Jadikan ini momentum, sebetulnya berapa besar kekuatan masyarakat yang mau melawan kezaliman ini," ujarnya.

Hingga saat ini, Jokowi belum memutuskan terkait pergantian Kapolri. Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Kalangan DPR mendesak Jokowi segera mengambil sikap. (Baca: Soal Pelantikan Kapolri, Komisi III Beri Waktu Jokowi hingga Awal Februari)

Setelah Jenderal (Pol) Sutarman diberhentikan sebagai Kapolri, kepemimpinan Polri diserahkan kepada Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com