Seskab Akui Anggota Wantimpres Banyak yang Tidak Berkompeten soal Polri-KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Presiden Joko Widodo yang lebih mengandalkan tim independen langsung mengundang tanya partai koalisi. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Effendi Simbolon menilai Jokowi seharusnya lebih mendengarkan saran dari Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, apa alasan Jokowi tidak melibatkan Wantimpres dalam menyelesaikan perkara KPK dan Polri?

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengungkapkan, tidak semua anggota Wantimpres memiliki kompetensi yang memadai soal permasalahan KPK dan Polri. Dari sembilan orang yang baru saja dilantik presiden pekan lalu itu, Andi menilai praktis hanya satu orang, yakni Sidarto Danusubroto, yang mengerti persoalan ini.

"Wantimpres memberikan pertimbangan kepada Presiden. Dari sembilan orang Wantimpres yang kompetensinya soal ini, hanya beberapa. Yang paling pas Sidarto," kata Andi di Istana Kepresidenan, Senin (26/1/2015).

Dengan demikian, lanjut dia, apabila Presiden Jokowi memaksakan diri melibatkan Wantimpres lebih jauh maka akan terlihat sangat memaksa. "Kalau pakai Wantimpres, terlalu maksa," imbuh dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dikabarkan membentuk tim independen untuk mencegah adanya kriminalisasi dalam persoalan antara KPK dan Polri yang terjadi belakangan ini. Tim independen ini ditengarai terdiri atas tujuh orang, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Kepala Polri Komjen (Purn) Oegroseno, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana, serta pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar.

Selain itu, ada pula mantan pimpinan KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dan Erry Riyana Hardjapamekas, serta mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif.