Kompas.com - 24/01/2015, 22:47 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (24/1/2015), dengan sejumlah penegak hukum. Hadir dalam pertemuan itu Wakil Kepala Kepolisian RI Komjen Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Koordinator Bidang Hukum Politik dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Seusai pertemuan, tak ada satu pun dari pejabat yang diundang Presiden itu menyampaikan kepada wartawan tentang isi pertemuan. Menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, pertemuan hari ini membahas masalah pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Menegaskan kembali kebutuhan dari negara ini untuk bersinergi mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) sesuai amanat reformasi. Jadi, kelembagaan penegak hukum yang memiliki fungsi untuk itu harus betul-betul melakukan kerja sama membangun hubungan yang kuat agar amanat reformasi itu bisa tetap ditegakkan," kata Andi.

Ia mengatakan bahwa Presiden mengamati perkembangan situasi dua hari terakhir setelah Badan Reserse Kriminal Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Dengan mengamati perkembangan dua hari terakhir ini, kata Andi, Presiden meminta agar kasus hukum yang mendapatkan perhatian luas dari publik untuk ditangani sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.

"Pastikan bahwa semua mekanisme dan hukum yang berlaku betul-betul ditegakkan, tidak ada manuver-manuver lain selain dari pada aturan hukum yang ada," ucap Andi.

Meskipun membahas masalah korupsi, Presiden tidak melibatkan KPK dalam pertemuan itu. Saat ditanya apakah Presiden sengaja tidak mengikutsertakan KPK, Andi mengatakan bahwa sepengetahuannya Presiden memang hanya meminta empat pejabat tadi untuk hadir.

"Setahu saya, Presiden memang meminta hanya empat pejabat yang dihadirkan tadi, terutama untuk memberikan arahan yang lebih jelas dari Presiden tentang bagaimana Presiden sekarang sedang memikirkan metode-metode untuk penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Andi.

Andi mengatakan, KPK harus tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik meskipun pimpinannya terjerat masalah hukum.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

BERITA FOTO: Pelukan Iriana untuk Warga Ukraina di Kyiv

Nasional
Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Hindari Cuaca Panas Arab Saudi, Jadwal Lempar Jumrah Jemaah Haji Indonesia Hanya Pagi dan Sore

Nasional
Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Bertemu Zelensky dan Putin, Jokowi Ingin Normalkan Pasokan Gandum

Nasional
Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Nasional
KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

Nasional
900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Nasional
Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Nasional
Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Nasional
Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Nasional
Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Nasional
Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Nasional
Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Nasional
Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Nasional
Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.