Kompas.com - 22/01/2015, 20:04 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan calon presiden Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan calon presiden Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad.
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengatakan, pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah.

"Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politik bagi partai pendukung utama pemerintahan," kata Arfianto di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Anto menjelaskan hal itu karena pernyataan tersebut keluar ketika situasi panas antara Presiden, KPK, dan Polri terkait kasus Komjen Budi Gunawan (BG).

Dia menilai pernyataan itu seperti lebih bersifat politis yang ditujukan kepada Abraham Samad serta KPK.

"Menjadi pertanyaan apakah pernyataan Hasto ini merupakan langkah pribadi atau mewakili suara partai," ujarnya.

Pertanyaan itu, menurut dia, harus dikemukakan karena pernyataan tersebut telah dibantah oleh Tjahjo Kumolo yang merupakan mantan Sekjen PDI-P.

Dia menegaskan, apabila pernyataan itu merupakan langkah politik secara pribadi, hal tersebut memperlihatkan ketidaksolidan PDI-P setelah mendapatkan kekuasaan. (Baca: Hasto Sebut Dirinya Melangkah Tanpa Seizin Megawati)

"Kondisi itu memperlihatkan PDI-P seakan gamang ketika berada di kursi kekuasaan. Politik di internal partai pastinya akan memengaruhi dinamika di tubuh pemerintahan," katanya.

Selain itu, menurut dia, pernyataan Hasto itu diharapkan tidak menyurutkan KPK untuk menyelesaikan kasus Budi Gunawan. Dia mengatakan, penyelesaian kasus hukum Budi Gunawan menjadi penting karena untuk memperjelas statusnya sebagai calon kepala Polri.

Dia juga mengatakan Presiden Jokowi diharapkan tidak ikut terpancing dengan persoalan itu dan harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya.

"Bahkan, harus berani berseberangan dengan partai pendukungnya," katanya. (Baca: PDI-P Harus Beri Klarifikasi soal Pernyataan Hasto)

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa artikel di kolom publik Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" merupakan sebuah kebenaran.

"Bapak Abraham Samad mengatakan berita-berita itu (artikel 'Rumah Kaca Abraham Samad') adalah fitnah. Saya di sini mengatakan bahwa itu bukanlah fitnah, itu adalah kebenaran," kata Hasto dalam konferensi pers di Apartemen The Capital, di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis.

Dalam artikel bertajuk "Rumah Kaca Abraham Samad" itu diceritakan bahwa Samad mengajak sejumlah politisi PDI-P untuk bertemu sebanyak enam kali sebelum Pilpres 2014 berlangsung (beberapa pertemuan ditengarai dilakukan di Apartemen The Capital, SCBD).

Baca tentang


Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X