Pernyataan Hasto Jadi Blunder untuk PDI-P

Kompas.com - 22/01/2015, 20:04 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan calon presiden Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) dan calon presiden Joko Widodo (kanan) saat menghadiri acara serial Seminar Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, di Kampus UI Salemba, Jakarta, Sabtu (30/11/2013). Seminar yang mengambil tema 'Indonesia Menjawab Tantangan Kepemimpinan Menuju Bangsa Pemenang' tersebut sebelumnya juga menghadirkan sejumlah tokoh seperti Prabowo Subianto, Dahlan Iskan, Gita Wirjawan, Wiranto, Mahfud MD dan Abraham Samad.
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengatakan, pernyataan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengakibatkan blunder bagi partai politik pendukung pemerintah.

"Pernyataan Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait dengan pengungkapan pertemuan antara dirinya dengan Ketua KPK Abraham Samad merupakan blunder politik bagi partai pendukung utama pemerintahan," kata Arfianto di Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Anto menjelaskan hal itu karena pernyataan tersebut keluar ketika situasi panas antara Presiden, KPK, dan Polri terkait kasus Komjen Budi Gunawan (BG).

Dia menilai pernyataan itu seperti lebih bersifat politis yang ditujukan kepada Abraham Samad serta KPK.

"Menjadi pertanyaan apakah pernyataan Hasto ini merupakan langkah pribadi atau mewakili suara partai," ujarnya.

Pertanyaan itu, menurut dia, harus dikemukakan karena pernyataan tersebut telah dibantah oleh Tjahjo Kumolo yang merupakan mantan Sekjen PDI-P.

Dia menegaskan, apabila pernyataan itu merupakan langkah politik secara pribadi, hal tersebut memperlihatkan ketidaksolidan PDI-P setelah mendapatkan kekuasaan. (Baca: Hasto Sebut Dirinya Melangkah Tanpa Seizin Megawati)

"Kondisi itu memperlihatkan PDI-P seakan gamang ketika berada di kursi kekuasaan. Politik di internal partai pastinya akan memengaruhi dinamika di tubuh pemerintahan," katanya.

Selain itu, menurut dia, pernyataan Hasto itu diharapkan tidak menyurutkan KPK untuk menyelesaikan kasus Budi Gunawan. Dia mengatakan, penyelesaian kasus hukum Budi Gunawan menjadi penting karena untuk memperjelas statusnya sebagai calon kepala Polri.

Dia juga mengatakan Presiden Jokowi diharapkan tidak ikut terpancing dengan persoalan itu dan harus mengambil sikap tegas dalam menghadapi realitas politik di sekelilingnya.

"Bahkan, harus berani berseberangan dengan partai pendukungnya," katanya. (Baca: PDI-P Harus Beri Klarifikasi soal Pernyataan Hasto)

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa artikel di kolom publik Kompasiana berjudul "Rumah Kaca Abraham Samad" merupakan sebuah kebenaran.

"Bapak Abraham Samad mengatakan berita-berita itu (artikel 'Rumah Kaca Abraham Samad') adalah fitnah. Saya di sini mengatakan bahwa itu bukanlah fitnah, itu adalah kebenaran," kata Hasto dalam konferensi pers di Apartemen The Capital, di kawasan SCBD, Jakarta, Kamis.

Dalam artikel bertajuk "Rumah Kaca Abraham Samad" itu diceritakan bahwa Samad mengajak sejumlah politisi PDI-P untuk bertemu sebanyak enam kali sebelum Pilpres 2014 berlangsung (beberapa pertemuan ditengarai dilakukan di Apartemen The Capital, SCBD).

Baca tentang


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

TNI AD Terima Laporan Hasil Uji Klinis Obat Anticovid-19, Diklaim Ampuh 90 Persen

Nasional
Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Ketua KPU Harap Semua Pihak Terapkan Protokol Kesehatan di Setiap Proses Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Jokowi Bersepeda Sambil Bagikan Masker di Kebun Raya Bogor

Nasional
UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

UPDATE : Tak Kurang dari 1.862.801 Spesimen Terkait Covid-19 Telah Diperiksa

Nasional
KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

KPU: 226 Daerah Sudah Transfer 100 Persen Dana Pilkada 2020 ke Penyelenggara Pemilu

Nasional
Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Azwar Anas: Pemimpin Ideal Itu yang Mendengarkan Aspirasi Rakyat

Nasional
UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

UPDATE : Kasus Suspek Covid-19 Tembus 76.327 Orang

Nasional
Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Bertambah 2.345 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 50 Orang, Total 6.071 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Update: Bertambah 2.345, Kasus Covid-19 Jadi 137.468 Orang

Nasional
UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 15 Agustus: Bertambah 1.703 Orang, Total 91.321 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Erick Thohir Klaim Angka Kematian Covid-19 Indonesia Rendah

Nasional
Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Bio Farma Memperkirakan Vaksin Covid-19 Diproduksi Februari atau Maret 2021

Nasional
Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Muchdi Pr Klaim Tak Ada Dualisme di Tubuh Partai Berkarya

Nasional
Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Gelar Rakernas Sosialisasikan Hasil Munaslub

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X