Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Minta PDI-P Sampaikan Bukti Tuduhan Penyimpangan Abraham

Kompas.com - 22/01/2015, 17:18 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk menyerahkan bukti terkait tuduhan penyimpangan yang dilakukan Ketua KPK Abraham Samad.

Jika memang ada bukti kuat yang diserahkan, KPK memastikan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

"Kalau memang ada bukti, tentu kami di KPK akan ambil langkah-langkah yang diperlukan karena KPK lembaga zero toleran terhadap ketidakbenaran," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/1/2015).

Hal itu disampaikan Johan ketika ditanya apakah KPK akan membentuk komite etik untuk menyikapi tuduhan Hasto.

Johan mengatakan, semua orang yang bermanuver atau menuduh harus didasari bukti-bukti yang kuat. Jika tanpa bukti, KPK juga akan melakukan langkah menyikapi masalah itu.

Johan menambahkan, terlalu dini untuk membicarakan langkah apa yang akan dilakukan KPK ke depannya. Pihaknya masih menunggu perkembangan selanjutnya.

"Langkah-langkah apa yang akan dilakukan, terlalu dini untuk disampaikan," ujar Johan.

Hasto sebelumnya menyebut adanya pertemuan antara kekuatan politik pengusung Jokowi sebagai calon presiden dan Abraham beserta tim yang mengusungnya. Menurut dia, pertemuan tersebut terjadi lebih dari lima kali.

Hasto tidak ingat di mana saja pertemuan berlangsung. Saat itu, Samad menyampaikan keinginannya untuk mendampingi Jokowi sebagai calon wakil presiden. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Namun, seiring berjalannya waktu, PDI-P tak jadi meminang Samad. Saat itu, "Banteng Hitam" memilih Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi untuk bertarung dalam Pilpres 2015. Yang menjadi pertimbangan, kekuatan politik di belakang Jusuf Kalla dianggap mampu membawa pasangan nomor urut dua tersebut memenangkan pesta demokrasi lima tahunan itu.

Tanggal 19 Mei 2015, satu hari sebelum KPU menutup pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, Hasto mengaku ditugaskan Jokowi menyampaikan ke Abraham bahwa Jokowi menetapkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden.

"Malam hari, pukul 24.00 WIB, saya bertemu Abraham Samad di sebuah apartemen Pacific Place. Setelah saya ceritakan bahwa yang jadi cawapres adalah JK, Abraham bilang, 'Ya saya tau, saya sudah melakukan penyadapan'," ujar Hasto.

"Abraham Samad juga bilang, 'Saya tahu yang menggagalkan saya menjadi calon wakil presiden adalah Pak Budi Gunawan'. Ada seperti ungkapan kecewa dari Abraham. Saya berempati kepada dia dengan menanyakan Abraham apa saran dia ke depan untuk Pak Jokowi," lanjut Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Pengendara Motor Tewas Akibat Tabrak Separator Busway di Kebon Jeruk

Nasional
Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Ajak Hidup Sehat, Bank Mandiri Gelar Program Bakti Kesehatan untuk Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta

Nasional
Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Kisah VoB: Pernah DO, Manggung di Glastonbury, dan Kritiknya ke Dunia Pendidikan Kita

Nasional
Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Soal Peluang Nasdem Dukung Anies di Jakarta, Ahmad Ali: Hanya Allah dan Surya Paloh yang Tahu

Nasional
Safenet: Kalau 'Gentleman', Budi Arie Harusnya Mundur

Safenet: Kalau "Gentleman", Budi Arie Harusnya Mundur

Nasional
Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Kemenag: Jumlah Jemaah Haji Wafat Capai 316 Orang

Nasional
Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Haji, Negara, dan Partisipasi Publik

Nasional
Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Tak Percaya Jokowi Sodorkan Kaesang ke Sejumlah Parpol untuk Pilkada DKI, Zulhas: Kapan Ketemunya? Tahu dari Mana?

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Kemenag: Jemaah Haji Sedang Haid Tidak Wajib Ikuti Tawaf Wada'

Nasional
Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Safenet: Petisi Tuntut Menkominfo Mundur Murni karena Kinerja, Bukan Politik

Nasional
Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Pakar: PDN Selevel Amazon, tapi Administrasinya Selevel Warnet

Nasional
Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Sepekan Pemulangan Jemaah Haji, Lebih 50 Persen Penerbangan Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

PAN Resmi Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Sesalkan Tak Ada Pihak Bertanggung Jawab Penuh atas Peretasan PDN, Anggota DPR: Ini Soal Mental Penjabat Kita...

Nasional
Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada 'Back Up', Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Data Kementerian Harus Masuk PDN tapi Tak Ada "Back Up", Komisi I DPR: Konyol Luar Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com