Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wantimpres Banyak Diisi Orang Partai, Aktivis HAM Pesimistis

Kompas.com - 20/01/2015, 16:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, pesimistis Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dapat bekerja secara maksimal dalam membantu Presiden Joko Widodo. Nada pesimistis itu diungkapkan aktivis hak asasi manusia tersebut melihat komposisi sembilan anggota Wantimpres yang baru saja dilantik pada Senin, (19/1/2015).

"Komposisi orang-orang di Wantimpres adalah produk dari pertimbangan kompromi politik Presiden sehingga saya meragukan apakah mayoritas dari mereka bisa memberikan pertimbangan politik yang sehat kepada Presiden," tutur Hendardi dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa (20/1/2015).

Presiden Joko Widodo telah melantik sembilan orang Wantimpres, Senin. Dari sembilan anggota Wantimpres, hanya tiga orang yang tidak memiliki afiliasi politik langsung dengan partai politik pendukung Presiden.

Mereka yang dilantik ialah Subagyo HS (Partai Hanura), Suharso Monoarfa (PPP versi kubu M Romahurmuziy), Rusdi Kirana (PKB), Sidarto Danusubroto (PDI-P), dan Jan Darmadi (Nasdem). Selanjutnya, ada Abdul Malik Fadjar (Muhamadiyah), Hasyim Muzadi (mantan Ketua Umum PBNU), Yusuf Kartanegara (PKPI), dan Sri Adiningsih (ekonom).

"Meskipun anggota Wantimpres adalah hak prerogatif Presiden, semestinya Jokowi betul-betul mempertimbangkan kepakaran, integritas, rekam jejak, kebutuhan, dan karakter non-partisan. Bukan atas dasar bagi-bagi jabatan bagi partai politik, sekalipun pembenaran kepakaran kemudian dicari-cari atau disesuaikan," ujar Hendardi.

Hendardi menambahkan, pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Wantimpres diharapkan dapat berperan secara optimal, bukan sebagai pembisik yang kadang bisikannya pun tidak pernah didengar Presiden, seperti masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Wantimpres hanya menjadi penampung keluh kesah, tetapi gagal men-delivery pesan kepada Presiden," katanya. (Glery Lazuardi)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com