Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pulangkan 481 TKI Bermasalah dari Arab Saudi

Kompas.com - 19/01/2015, 15:59 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pemerintah Indonesia memulangkan sebanyak 481 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah, yang selama ini bekerja di Arab Saudi. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, pemulangan ini merupakan tahap awal dari rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah TKI yang bekerja di luar negeri.

"Ini gelombang pertama, ini rangkaian panjang langkah pemerintah, sesuai instruksi Presiden untuk memulangkan TKI di luar negeri," ujar Nusron, saat ditemui di Common Use Lounge TKI, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (19/1/2015).

Nusron mengatakan, mayoritas TKI yang dipulangkan memiliki permasalahan dengan kesehatan, prosedur administrasi, hingga TKI yang menolak bekerja dan lari dari majikan. Nusron menambahkan, para TKI yang dipulangkan sebagian besar merupakan wanita yang memiliki anak saat bekerja di luar negeri.

Menurut Nusron, pemulangan TKI kali ini adalah yang pertama dilakukan pada tahun 2015. Pemulangan para TKI, sebut Nusron, akan terus berlanjut tahap demi tahap. Untuk Arab Saudi saja, Nusron mengatakan, terdapat total 588.000 TKI bermasalah.

Pesawat yang membawa para TKI tiba di Bandara Soekarno-Hatta, pada Senin siang, sekitar pukul 14.00. Setelah itu, para TKI tersebut akan segera diberangkatkan menuju daerah dan tempat tinggal masing-masing.

Nusron mengatakan, sebanyak 481 TKI bermasalah tersebut akan terus mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Menurut dia, para TKI akan diberikan pelatihan, sehingga memiliki kemampuan untuk berwirausaha.

Nusron menyebutkan, ada tiga jenis pelatihan yang akan diberikan. Ketiganya yaitu, keterampilan mengolah pangan, ketetampilan industri kreatif, dan pemberdayaan industri pariwisata.

"Lebih baik kita pulangkan mereka. Lagi pula, di sini lebih banyak butuh tenaga kerja," kata Nusron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com