Kompolnas Salahkan KPK dan PPATK yang Tak Berikan Data Budi Gunawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Nasser menjelaskan alasan Kompolnas memasukkan nama Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai salah satu calon kepala Polri yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo. Nasser mengatakan, Kompolnas sebenarnya pernah meminta data rekam jejak Budi Gunawan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Nasser, keterangan soal data keuangan tersebut pernah diminta saat Budi diajukan sebagai calon Kepala Polri pada 23 April 2013. Namun, kata Nasser, Kompolnas menyesali sikap KPK dan PPATK yang tidak pernah menanggapi permintaan itu.

"Kompolnas kirim surat ke Komnas HAM, KPK, dan PPATK. Tapi tidak pernah dibalas, cuma Komnas HAM yang balas ke kami. Jadi kami tidak tahu banyak soal profil mencurigakan dari para calon," ujar Nasser dalam diskusi di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/1/2015).

Menurut Nasser, dalam rekomendasi nama-nama calon Kapolri yang diberikan kepada Presiden Jokowi pada 7 Januari lalu, Kompolnas telah memberikan informasi dan profil lengkap dengan seluruh data yang dimiliki. Mengenai nama Budi, Kompolnas tidak mempunyai alasan kuat untuk menghapus nama perwira bintang tiga tersebut.

"Memang Komjen Budi disebut-sebut punya rekening gendut, tetapi kami punya surat dari Bareskrim Polri yang ditandatangani Kabareskrim. Surat itu menyatakan rekening Budi Gunawan clear, tidak bermasalah," kata Nasser.

Nasser juga mengatakan, dimasukkannya nama Budi Gunawan dalam rekomendasi kepada Presiden cukup beralasan. Hal itu karena Budi merupakan seorang petinggi Polri yang sesuai undang-undang dapat diajukan sebagai salah satu calon Kapolri.