Ray: Menyedihkan, Komisi III Bersatu Melecehkan Rakyat Setujui Budi Gunawan

Kompas.com - 14/01/2015, 18:13 WIB
Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kanan) berbincang dengan Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin saat mendapat kunjungan di kediamannya Jalan Duren Tiga Barat VI, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2015). TRIBUN NEWS / DANY PERMANACalon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kanan) berbincang dengan Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin saat mendapat kunjungan di kediamannya Jalan Duren Tiga Barat VI, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2015).
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dianggap melecehkan amanat publik karena menyetujui Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai kepala Polri. Pasalnya, Budi telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

"Menyedihkan. Putusan Komisi III DPR yang menyetujui secara aklamasi Budi Gunawan sebagai kepala Polri adalah kesepakatan yang mengingkari amanat masyarakat," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti saat dihubungi, Rabu (14/1/2015).

Ray mengatakan, setelah lebih dari tiga bulan terlibat konflik internal, kini DPR justru bersatu membuat keputusan yang jauh dari harapan publik. Ia menilai, tak ada alasan logis yang dapat menjelaskan diterimanya tersangka korupsi sebagai kepala Polri.

"Hari ini mereka dipersatukan oleh tujuan dan hasil yang melecehkan harapan masyarakat," ujarnya. (Baca: Pujian Anggota Komisi III untuk Budi Gunawan...)


Menurut Ray, alasan formal dan administratif melanjutkan seleksi Budi Gunawan masih dapat diterima. Namun, ketika hasil rapat pleno menyatakan bahwa Komisi III menerima Budi sebagai kepala Polri, bahkan secara aklamasi, maka hal itu sangat berbanding jauh dari harapan publik.

"Apa yang membuat Komisi III harus membuat keputusan menerima pencalonan Budi Gunawan? Mereka mengolok-olok cita-cita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, mengolok-olok harapan rakyat Indonesia," ucapnya.

Seperti diberitakan, bukan hanya melanjutkan proses seleksi, Komisi III DPR bahkan menyetujui Budi Gunawan menjadi kepala Polri. Keputusan itu diambil secara aklamasi dan akan dibawa dalam rapat paripurna mendatang. (Baca: Aklamasi, Komisi III Setujui Budi Gunawan Jadi Kapolri)

Dari 10 fraksi, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak proses seleksi calon kepala Polri dilanjutkan. Mereka tidak hadir dalam uji kepatutan dan kelayakan hari ini. (Baca: Fraksi Demokrat: Masa "Fit and Proper Test" Dilakukan pada Tersangka...)

KPK menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2, serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X