Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICJR: Oknum Polri Paling Banyak Lakukan Penyiksaan

Kompas.com - 11/01/2015, 19:03 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat, oknum Kepolisian adalah pelaku penyiksaan dalam proses penyidikan yang terbanyak sepanjang 2014. Menurut data ICJR, dari 36 kasus terkait penyiksaan sepanjang 2014, 33 kasus di antaranya diduga melibatkan anggota Kepolisian baik di tingkat sektor, resor, maupun datasemen khusus.

"Hingga kini, pelaku atau dugaan pelaku tindak kejahatan penyiksaan terbanyak berasal dari kesatuan Polisi," kata Ketua Badan Pengurus ICJR Anggara Suwahyu di Jakarta, Minggu (11/1/2015).

Selain polisi, menurut ICJR, kasus penyiksaan ada yang melibatkan sipir dan TNI. Namun, jumlah pelaku dari unsur sipir dan TNI tidak sebanyak polri. "Markas Kepolisian menjadi tempat yang paling banyak dilakukan penyiksaan," sambung Anggara.

Kasus penyiksaan yang terakhir terjadi pada 2014 diduga dilakukan anggota Kepolisian Resor Kudus dengan korban seorang warga Kudus, Jawa Tengah bernama Kuswanto.

Menurut pengakuan Kuswanto, anggota Polres Kudus menangkapnya pada November 2012 atas tuduhan terlibat perampokan toko es krim. Kuswanto lalu disiksa 13 anggota polisi dengan dibawa ke suatu tempat dan matanya tertutup.

Seorang polisi kemudian memaksanya untuk mengakui perampokan tersebut. Namun karena Kuswanto tetap membantah, polisi tersebut lalu menyiramnya dengan bensin dan membakar Kuswanto.

"Polisi sebagai pihak yang paling banyak melakukan penyiksaan maupun kekerasan terkonfirmasi berdasarkan 2.200 laporan yang diterima Kompas HAM terkait dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri sepanjang 2014, angka tertinggi kekerasan dalam proses penyidikan dan BAP," papar Anggara.

Sejauh ini, lanjut dia, berdasarkan pengamatan ICJR, penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyidikan dalam tahapan proses peradilan masih minim. Para pelaku masih susah untuk diadili atau cenderung dilindungi instansi masing-masing.

Sementara, merujuk pada wilayah sebarannya, menurut ICJR, kasus penyiksaan paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara. "Urutan kedua ditempati Sumatera Barat, Jakarta, urutan berikutnya di berbagai wilayah," kata Anggara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com