Koordinator Kontras: Buat Saya Ini Suatu Skandal Politik Jokowi

Bahkan, satu nama yang kuat disebut akan menduduki jabatan kapolri diduga erat kaitannya dengan kepentingan politik.

"Buat saya ini suatu skandal politik Jokowi. Saya tidak percaya ada pergantian kapolri dalam waktu cepat, mendadak, dan kemudian memotong semua rasionalitas," ujar Koordinator Kontras dan anggota Koalisi Masyarakat Sipil, Hariz Azhar, saat ditemui seusai bertemu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Tipikor, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (10/1/2015).

Menurut informasi yang diperoleh, DPR kini telah menerima satu nama yang diajukan sebagai calon kapolri. Nama tersebut ialah Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan. Meski demikian, Hariz mengatakan, saat ini tidak ada keadaan darurat yang mengharuskan Jokowi memilih kapolri dalam waktu cepat.

Hariz mengatakan, secara resmi, kapolri yang masih menjabat seharusnya menyampaikan secara langsung masukan mengenai nama calon kapolri.

Selain itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga seharusnya terlebih dahulu meminta KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memberikan rekomendasi terhadap nama-nama calon kapolri.

Namun, kata Hariz, hal tersebut belum juga dilakukan. Sementara itu, terkait nama Budi Gunawan, Hariz menilai hal tersebut dapat menimbukan preseden buruk, baik bagi instansi Polri maupun bagi Jokowi. [Baca: Calon Kapolri Mantan Ajudan Megawati]

Sebab, Budi diketahui pernah menjabat sebagai pengawal mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri dan dikenal dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Selain itu, sebut Hariz, nama Budi Gunawan juga termasuk dalam 25 pejabat tinggi Polri yang diduga memiliki jumlah keuangan yang cukup besar yang tersimpan dalam rekening pribadi.

"Kami meminta pertanggungjawaban Jokowi. Kalau Budi Gunawan benar-benar ditunjuk, ini benar-benar suatu preseden buruk," kata Hariz. [Baca: Komjen Budi Gunawan Bantah Punya Rekening Gendut]