Calon Kapolri Harus Ditelusuri Rekam Jejaknya

"Melibatkan lembaga negara independen sebagai bahan pertimbangan yang demokratik untuk menguji track record kandidat seperti Komnas HAM, KPK, Ombudsman & PPATK. Hal tsb adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Muhammad Daud, Ketua Departemen Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi), Sabtu (10/1/2015).

Daud memaparkan, kandidat Kapolri juga harus memiliki perspektif HAM & Demokrasi yang utuh sehingga pekerjaan rumah Polri dalam persoalan kebebasan hak sipil dan politik bisa segera terselesaikan. "Dicari Kapolri yang tegas, humanis, professional, transparan dan akuntabel serta menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan demokrasi sebagaimana amanat dari konstitusi. Itulah Kapolri yang harus dipilih oleh Presiden Jokowi," papar Daud.

Sementara itu, Ketua Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Bandung, Muradi, memaparkan penunjukan Budi Gunawan berguna untuk memercepat proses penyegaran kepemimpinan. Ia menilai ada konsolidasi dan kerja cepat yang tercecer, di mana ada delapan quick wins Polri hingga menjelang 100 hari kepemimpinan Jokowi-JK, Polri cenderung tertinggal. Beberapa quick wins Polri antara lain penertiban kelompok radikal dan fundamental serta penangkapan gembong terorisme di indonesia.

"Situasi tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa Polri butuh segera disegarkan kepemimpinannya agar mampu mengimplementasikan program2 pemerintahan JOkowi-JK dalam bidang keamanan dalam negeri," ucap Muradi.

Nama Budi Gunawan tak lepas dari kedekatan dengan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, ia pun masuk dalam nama-nama jendral yang memiliki rekening gendut. Budi Gunawan pernah disebut-sebut bertemu dengan tim sukses Jokowi ketika kampanye Pilpres 2014. (Baca: Presiden Joko Widodo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri)

"Dengan kata lain, kita harus menghormati pilihan Presiden Jokowi terkait dengan nama Budi Gunawan yang diajukan sebagai Kapolri," tutupnya.