Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilirik Jadi Jubir Presiden Jokowi, Ini Komentar Johan Budi

Kompas.com - 08/01/2015, 11:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun daftar nama calon juru bicara Presiden Joko Widodo. Salah satu nama yang dianggap layak menjadi jubir Presiden adalah mantan Jubir KPK Johan Budi.

Apa tanggapan Johan? Ia mengaku belum dapat menanggapi hal itu lantaran belum ada informasi resmi langsung kepadanya.

"Saya belum bisa menjawab, dan lagi, sampai saat ini juga tidak ada informasi itu kepada saya," ujar Johan melalui pesan singkat, Kamis (8/1/2015).

Johan mengatakan, banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menjadi jubir Presiden. Terlebih lagi, posisinya masih terikat dengan KPK sebagai Deputi Pencegahan.

"Banyak hal yang harus saya pikirkan masak-masak jika itu menyangkut hubungan saya dengan KPK," kata Johan.

Johan mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Jubir KPK, Senin (5/1/2015) siang, setelah menjabat sebagai Deputi Pencegahan KPK.

Pratikno sebelumnya mengatakan, penunjukan seorang jubir presiden diperlukan karena melihat intensitas kegiatan presiden dan juga para menteri yang cukup tinggi. Kendati demikian, tambah Pratikno, hingga kini belum ada keputusan dari Presiden Jokowi soal juru bicara.

Ia juga menyampaikan bahwa seorang juru bicara presiden harus bisa memahami prioritas program pemerintahan Jokowi. (Baca: Mensesneg: Menarik jika Pak Johan Budi Jadi Jubir Presiden Jokowi)

"Mengikuti ritme kerja serta gaya kepemimpinan dan manajerial Presiden yang bisa memahami dengan cepat, yang dekat dengan rakyat. Akan tetapi, sekali lagi, Presiden belum buat keputusan mengenai ini," ujar Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com