Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Posisi Kotak Hitam Diduga Tak Jauh dari Lokasi Penemuan Ekor Pesawat AirAsia

Kompas.com - 07/01/2015, 15:23 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Search and Rescue Nasional Marsekal Madya TNI FH Bambang Soelistyo menduga, posisi kotak hitam atau black box pesawat AirAsia QZ8501 berada tidak jauh dari lokasi penemuan ekor pesawat tersebut. Tim gabungan telah menemukan bagian ekor pesawat di area tambahan sektor prioritas kedua.

"Dari analisis pengalaman selama ini, biasanya black box ditemukan tidak jauh dari bagian-bagian besar, termasuk ekor," ujar Soelistyo di Kantor Basarnas, Jakarta, Rabu (7/1/2015).

Dari dugaan tersebut, kata Soelistyo, Basarnas melakukan perencanaan strategi pencarian dengan memetakan perkiraan lokasi keberadaan kotak hitam. Menurut dia, berhasil atau tidaknya strategi tersebut merupakan dinamika lapangan karena banyak faktor yang memengaruhi.

"Tanpa punya asumsi, praduga, maka kekuatan kita di lapangan, mau sebanyak apa pun, tidak mungkin bisa efektif dan optimal melakukan tugas itu," kata Soelistyo.

Soelistyo mengatakan, tim di lapangan saat ini tengah mencari kotak hitam di sekitar lokasi penemuan ekor pesawat dengan menggunakan pinger locator. Sistem ini berfungsi untuk menangkap pantulan sinyal dari kotak hitam yang akan berbunyi "ping" jika sinyalnya tertangkap. (Baca: Tim Penyelam Akan Coba Angkat Ekor AirAsia QZ8501)

"Harus kita segera cari dari lokasi ekor itu dengan pinger locator supaya kita bisa memastikan black box-nya di mana," ujar dia.

Soelistyo berharap, ada satu alat untuk menandai posisi obyek-obyek yang diduga puing pesawat, terutama bagian ekor, yang telah ditemukan. Alat tersebut untuk menandai kalau obyek berpindah tempat karena terbawa arus. Alat tersebut semestinya memiliki sistem yang dapat memancarkan sinyal sehingga keberadaannya dapat dilacak.

"Jadi, ada semacam alat yang di dalamnya itu ada sinyal untuk memberikan posisi si ekor yang sudah kita tandai ini. Jadi, dia bergerak ke mana saja, ketangkap sama sistem ini," ujar Soelistyo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com